KLATEN, MENARA62.COM – Ketika banjir datang, kecepatan informasi bisa menentukan keselamatan warga. Karena itu, Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk sistem peringatan dini banjir di Desa Carikan, Klaten.
SOP tersebut dirancang untuk mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan Flood Early Warning System (FEWS). Tujuannya, memastikan informasi mengenai potensi banjir dapat diterima, diteruskan, dan ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah desa, relawan, hingga masyarakat.
Penyusunan SOP dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat serta pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan banjir di Desa Carikan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program “Kalibuntung Resilien: Pemberdayaan Masyarakat melalui Sistem Ketangguhan Banjir Terintegrasi Berbasis Teknologi Tepat Guna dan Inklusi menuju Desa Carikan Tangguh Bencana.”
Program ini merupakan kolaborasi IMM FKIP UMS, IMM Fakultas Teknik (FT) UMS, dan IMM Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) UMS. Ketiganya menggabungkan pendekatan pendidikan, teknologi, dan komunikasi untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko banjir.
Ketua Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS, Damar Yekti Calista, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan SOP.
“Masukan dari pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam penanganan banjir menjadi bagian penting agar sistem dan SOP yang disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi di Desa Carikan,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).
Warga Usulkan Alarm hingga WhatsApp
Dalam FGD, warga turut memberikan gambaran mengenai karakter banjir yang selama ini terjadi. Bro Hantoyo, warga RT 02 Pacing Tengah, mengatakan kenaikan muka air umumnya berlangsung secara bertahap.
Informasi mengenai kenaikan muka air, kondisi genangan, akses jalan, hingga waktu surut menjadi bahan untuk menentukan alur peringatan dalam SOP.
Aspek komunikasi juga menjadi perhatian. Selama ini, setiap RT telah memiliki grup WhatsApp yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada warga. Namun, peserta FGD menilai penyampaian peringatan tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi digital.
Komunikasi langsung juga perlu diatur, terutama ketika kondisi darurat membutuhkan penyebaran informasi secara cepat kepada warga.
Karena itu, SOP nantinya akan mengatur siapa yang menerima informasi dari sistem, siapa yang berwenang mengaktifkan peringatan, serta pihak yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Peserta juga mengusulkan pemasangan alarm atau sirene dengan suara keras. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi penanda yang mudah dikenali warga dan tidak bergantung pada satu operator.
Masukan itu menjadi pertimbangan tim dalam merancang mekanisme peringatan yang sederhana dan dapat digunakan bersama.
Banjir dan Keterbatasan Relawan
Pembagian peran antarunsur masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pemerintah desa, perangkat RT dan RW, serta relawan selama ini memiliki peran dalam membantu warga ketika banjir terjadi.
Namun, keterbatasan jumlah relawan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian relawan memiliki pekerjaan sehingga tidak selalu dapat berada dalam kondisi siaga.
Karena itu, sistem peringatan dini perlu dirancang agar tetap dapat bekerja dan menyebarkan informasi meskipun tidak semua relawan berada di lokasi.
Wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian juga dipetakan dalam diskusi, antara lain Dukuh Pacing Wetan, Pacing Tengah, khususnya RT 01, RT 02, dan RT 04, serta wilayah timur yang mencakup tiga RT di Dukuh Ngemplak dan Tuwanan.
Pemetaan tersebut menjadi bahan untuk menentukan pola penyebaran informasi serta koordinasi ketika sistem mendeteksi potensi banjir.
SOP Ditargetkan Menjadi Pedoman Bersama
Selain penyusunan SOP, Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS menyiapkan sosialisasi mitigasi bencana yang melibatkan ketua RT, ketua RW, dan relawan.
Sosialisasi di tingkat RT akan digunakan untuk memperkuat pemahaman warga mengenai mitigasi, sistem peringatan dini, serta prosedur yang nantinya diterapkan.
Dosen Pendamping Program PPK Ormawa IMM FKIP UMS, Siti Azizah Susilawati, mengatakan SOP tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
“Harapannya, hasil dari rangkaian kegiatan ini dapat menjadi pedoman yang berkelanjutan dan memperkuat pengoperasian sistem, koordinasi, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir,” tuturnya.
Menurut Azizah, SOP akan disempurnakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat memiliki pedoman yang sama ketika sistem memberikan peringatan.
“Dengan adanya SOP yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan operasional di lapangan, penyampaian informasi, sistem peringatan dini, koordinasi, hingga tindakan lanjutan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi,” tegasnya.
Melalui pengembangan FEWS dan SOP tersebut, Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS tidak hanya membangun teknologi peringatan dini, tetapi juga menyiapkan mekanisme agar teknologi tersebut benar-benar dapat digunakan masyarakat.
Bagi Desa Carikan, sistem peringatan dini pada akhirnya bukan sekadar soal seberapa cepat alarm berbunyi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan siapa yang bergerak setelah peringatan diterima, bagaimana informasi menyebar, dan tindakan apa yang harus dilakukan warga. (*)
