JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat setidaknya 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua yang digelar 26 Oktober-5 November 2026. Dari ratusan pelanggaran tersebut, 14 kasus diantaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan ratusan temuan tersebut berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA, yakni 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua. “Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni dalam Taklimat Media TKA di Jakarta, Senin. (9/11/2026).
Pada gelombang pertama, sejumlah temuan berkaitan dengan aktivitas siaran langsung atau live streaming serta unggahan konten dari ruang pelaksanaan ujian.
Toni menjelaskan bahwa tidak seluruh unggahan tersebut memuat substansi soal ujian. Namun, aktivitas menampilkan suasana pelaksanaan tes secara langsung tetap termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan berdasarkan tata tertib.
Dari hasil rekapitulasi gelombang pertama, terdapat 14 temuan yang masuk kategori berat. Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk jajaran pengawasan dan Inspektorat Jenderal. Jika dibandingkan dengan basis pengawasan sekitar 3,73 juta peserta, jumlah 377 dugaan pelanggaran tersebut setara dengan sekitar 0,01 persen.
Meski secara persentase relatif kecil, pihak penyelenggara menegaskan bahwa setiap temuan tetap akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan. Status masing-masing dugaan pelanggaran juga belum dapat disimpulkan sebelum proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan.
Koordinasi dengan Komdigi, BSSN, dan Ombudsman
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan juga direncanakan melibatkan unsur terkait di 34 provinsi.
Pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 tentang penguatan pelaksanaan tata tertib Tes Kemampuan Akademik. Surat edaran tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, serta satuan pendidikan agar seluruh pihak memahami dan menjalankan ketentuan selama ujian berlangsung.
Selain itu, BKPDM telah menyampaikan tiga surat tindak lanjut kepada pihak terkait di daerah dan Inspektorat Jenderal pada kementerian terkait. Pihaknya juga mengajukan permohonan pengendalian konten kepada Komdigi terhadap konten yang diduga berkaitan dengan pelanggaran selama pelaksanaan ujian.
“Saat ini, proses konfirmasi dan klarifikasi masih berlangsung bersama dinas pendidikan serta kantor wilayah Kementerian Agama,” lanjut Toni.
Ia memastikan bahwa setiap kasus diperiksa untuk memastikan kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta bukti yang mendukung dugaan pelanggaran. Inspektorat Jenderal juga sedang melakukan pemeriksaan ke sejumlah lokasi yang terindikasi mengalami pelanggaran.
Terkait sanksi, Toni menyampaikan bahwa informasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi yang berwenang setelah hasil pemeriksaan diperoleh.
Hasil TKA Akan Diumumkan 23 Desember 2026
Berdasarkan jadwal rangkaian pelaksanaan TKA 2026 masih dilanjutkan dengan ujian susulan. Untuk gelombang pertama, ujian susulan dijadwalkan berlangsung pada 16–19 November 2026. Sementara itu, gelombang kedua dijadwalkan pada 23–26 November 2026. Adapun gelombang khusus untuk mata pelajaran wajib berlangsung pada 21–22 November 2026, sedangkan mata pelajaran pilihan dijadwalkan pada 28–29 November 2026.
Hasil TKA 2026 direncanakan diumumkan pada 23 Desember 2026. Sertifikat hasil TKA nantinya dapat diverifikasi melalui portal resmi yang disediakan oleh penyelenggara.
Berdasarkan data sementara, jumlah peserta TKA 2026 mencapai sekitar 3,7 juta peserta. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 3,4 juta peserta.
Pelaksanaan TKA tahun ini berlangsung melalui dua gelombang reguler dan satu gelombang khusus. Peserta mengikuti ujian menggunakan moda daring maupun semi-daring.
Untuk gelombang pertama, yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.118.746 peserta mengikuti pelaksanaan ujian. Tingkat kehadiran peserta pada hari pertama, ketiga, dan keempat tercatat berada di atas 94 persen. Namun, pelaksanaan pada hari kedua, 27 Oktober 2026, mengalami gangguan sistem yang menghambat penyelesaian tes. “Pada hari tersebut, hanya 27,7 persen peserta yang berhasil menyelesaikan ujian,” jelasnya.
Toni menegaskan bahwa angka kehadiran dan angka penyelesaian ujian merupakan dua indikator berbeda. Tingkat kehadiran di atas 94 persen menggambarkan partisipasi peserta pada hari-hari yang berjalan normal, sedangkan angka 27,7 persen menunjukkan tingkat penyelesaian tes pada hari ketika gangguan sistem terjadi.
Sebagai tindak lanjut, peserta yang terdampak diberikan kesempatan mengikuti sesi khusus pada 30 Oktober 2026. Dari seluruh peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi tersebut, tingkat kehadirannya mencapai 76,7 persen.
Menurut Toni, langkah tersebut dilakukan agar peserta yang mengalami kendala tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan ujian.
Pihaknya juga memahami bahwa perubahan jadwal dapat berdampak terhadap peserta didik dan satuan pendidikan. Karena itu, informasi mengenai kesempatan mengikuti ujian susulan perlu disampaikan secara jelas kepada seluruh peserta yang terdampak.
Kehadiran Peserta Gelombang Kedua Relatif Stabil
Pelaksanaan TKA gelombang kedua berlangsung pada 2–5 November 2026 dengan jumlah peserta sekitar 1,643 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,42 juta peserta menggunakan moda daring, sedangkan 222.272 peserta mengikuti ujian melalui moda semi-daring. Selama empat hari pelaksanaan, tingkat kehadiran peserta relatif stabil, yakni berada pada kisaran 96,74 hingga 97,15 persen.
Sementara itu, pada gelombang khusus Paket C, tercatat sebanyak 103.362 peserta terdaftar. Tingkat kehadiran pada hari pertama mencapai 90,73 persen, sedangkan pada tiga hari berikutnya berada pada kisaran 79,60 hingga 81,28 persen.
Perbedaan tingkat kehadiran tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi peserta pendidikan kesetaraan.
Pada hari pertama gelombang khusus, tercatat pula 3.576 peserta gelombang pertama dengan moda semi-daring mengikuti ujian susulan. Kehadiran mereka tetap diperhitungkan sebagai bagian dari tindak lanjut pelaksanaan gelombang pertama.
Selain mengevaluasi tingkat kehadiran, Kemendikdasmen juga melakukan analisis terhadap hasil ujian peserta yang mengikuti gelombang berbeda. Analisis tersebut dilakukan oleh tim Pusat Asesmen Pendidikan dengan menggunakan skor mentah dari 26 mata pelajaran melalui metode Cohen’s d.
Metode tersebut digunakan untuk mengukur besarnya perbedaan rata-rata hasil peserta dengan mempertimbangkan variasi skor pada masing-masing mata pelajaran.
Hasil analisis sementara menunjukkan bahwa 23 dari 26 mata pelajaran memiliki perbedaan rata-rata yang sangat kecil antara gelombang pertama dan gelombang kedua.
Sementara itu, pada tiga mata pelajaran lainnya, perbedaan yang ditemukan juga belum menunjukkan besaran yang substansial berdasarkan analisis tersebut.
Sebagai contoh, pada mata pelajaran Sosiologi, rata-rata skor peserta gelombang kedua tercatat lebih rendah 6,247 poin dibandingkan gelombang pertama pada rentang skor 25 poin. Meski terdapat perbedaan rata-rata, pola sebaran skor kedua gelombang terlihat relatif serupa.
Toni menjelaskan bahwa hasil tersebut memberikan gambaran awal mengenai kemiripan capaian peserta antargelombang. Namun, penilaian menyeluruh mengenai kesetaraan paket soal dan kualitas pengukuran masih memerlukan analisis lanjutan.
Analisis tersebut nantinya juga akan mempertimbangkan karakteristik soal serta kondisi pelaksanaan ujian pada setiap gelombang.
Kapasitas Sistem Ditingkatkan Setelah Gangguan Teknis
Gangguan sistem yang terjadi pada gelombang pertama menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi pelaksanaan TKA 2026. Sebagai langkah perbaikan, kapasitas layanan sistem ditingkatkan dari dua menjadi sepuluh unit. Tim teknis juga melakukan pembaruan konfigurasi sistem, penyempurnaan layanan aplikasi, serta pengaturan akses untuk menjaga kestabilan layanan.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan teknis dan nonteknis dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, tim teknis bertugas memantau sistem, infrastruktur, serta menangani kendala aplikasi. Sementara itu, tim nonteknis menangani kebutuhan administrasi dan koordinasi pelaksanaan.
Di tingkat daerah, posko pendampingan menjadi tempat bagi satuan pendidikan untuk melaporkan kendala dan memperoleh bantuan. Apabila permasalahan membutuhkan penanganan tingkat pusat, posko daerah akan meneruskan laporan tersebut kepada tim yang bertanggung jawab.
Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kendala yang dialami peserta maupun sekolah memperoleh penanganan yang tepat.
