25.6 C
Jakarta

ASN di Lingkungan Pendidikan Jadi Garda Terdepan Pemberantasan KKN

Must read

Peran Perpustakaan Harus Ditingkatkan Guna Menunjang Budaya Literasi Masyarakat

JAKARTA, MENARA62.COM - Di era yang serba digital perpustakaan memang bukan satu-satunya sumber  informasi untuk masyarakat. Perangkat gawai dan perangkat raksasa yang bernama Google...

Ini Cara Kedai Kopi Guyon Bertahan Di Tengah Pandemi Corona

JAKARTA, MENARA62.COM – Roda bisnis berubah drastis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini juga terasa pada bisnis Kedai Kopi Guyon yang...

Rian ‘Kopirative’ Buktikan Membuka Usaha Tak Selalu Padat Modal

JAKARTA, MENARA62.COM - Memulai bisnis tidak selalu harus merogoh kocek yang besar alias padat modal. Dengan modal yang terbatas, asalkan dikelola dengan baik, maka...

Sanksi PSBB di DKI Kurang Tegas, Masyarakat Abai Protokol Kesehatan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan kembali di Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan nampaknya tidak terlalu efektif. Hal ini dapat dilihat...

JAKARTA, MENARA62.COM – Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nizam mengingatkan ASN di lingkungan pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebab semua aktivitas masyarakat bermula dari dunia pendidikan.

“Kita didik dari PAUD hingga pendidikan tinggi, semua bermuara dari dunia pendidikan. Maka tanggung jawab kita harus berada di depan jadi teladan, tut wuri,” kata Nizam pada kegiatan FGD ‘Tantangan Integritas Aparatur Sipil Negara Dalam Melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang digelar secara daring, Kamis (16/7/2020).

Data menunjukkan saat ini tercatat sekitar 80 juta peserta didik mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi berada dibawah kelola Kemendikbud. Mereka tentu membutuhkan suri tauladan yang baik dari para pengelola dunia pendidikan baik mereka yang berprofesi sebagai guru, dosen, maupun pengelola pendidikan di tingkat daerah dan pusat.

Nizam mengakui KKN sudah lama menjadi penyakit masyarakat utamanya di kalangan ASN. Oknum ASN melakukan praktik KKN pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita diangkat oleh negara sebagai ASN untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Maka kita harus independen dan netral oleh muatan politik, kita harus memberikan layanan kepada semua,” lanjut Nizam.

Menurut Nizam, praktik KKN tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi negara juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Data tahun 2019 saja, kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi mencapai Rp8,4 triliun dari 271 kasus korupsi. Selain itu, setiap tahunnya ribuan ASN dipecat karena korupsi.

Diakui Nizam, indeks perilaku antikorupsi Indonesia semakin membaik. Sepanjang tahun 2012 hingga 2020, indeks antikorupsi meningkat dari 3,55 menjadi 3,80. Bahkan untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi keempat setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia untuk perilaku antikorupsi.

Kemendikbud utamanya Ditjen Dikti, lanjut Nizam siap mendukung sistem integrasi nasional bersama KPK dan seluruh jajaran pemerintahan, swasta, dan sipil. Karena dengan ketidakadaan korupsi pembangunan lebih lancar, tatanan hukum berkeadilan, kesejahteraan dan kualitas hidup membaik.

Karena korupsi itu penyakit, maka pemberantasannya harus dilakukan melalui tiga aspek yakni promotif, preventif, dan kuratif.

“Sejumlah upaya kami lakukan untuk promotif misalnya dengan kebijakan SIGAP melayani, sistem pembayaran nontunai, model agen perubahan, sosialisasi, dan lainnya,” lanjut Nizam.

Perbaikan berkelanjutan pada 8 area perubahan juga terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang dilayani diantaranya melalui survei kepuasan yang dilakukan secara terprogram. Monitoring dan evaluasi perkembangan dilakukan melalui e-RB SIGAP.

Adapun sasaran zona integritas Ditjen Dikti adalah manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami juga mendorong ASN mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” tutup Nizam.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Peran Perpustakaan Harus Ditingkatkan Guna Menunjang Budaya Literasi Masyarakat

JAKARTA, MENARA62.COM - Di era yang serba digital perpustakaan memang bukan satu-satunya sumber  informasi untuk masyarakat. Perangkat gawai dan perangkat raksasa yang bernama Google...

Ini Cara Kedai Kopi Guyon Bertahan Di Tengah Pandemi Corona

JAKARTA, MENARA62.COM – Roda bisnis berubah drastis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini juga terasa pada bisnis Kedai Kopi Guyon yang...

Rian ‘Kopirative’ Buktikan Membuka Usaha Tak Selalu Padat Modal

JAKARTA, MENARA62.COM - Memulai bisnis tidak selalu harus merogoh kocek yang besar alias padat modal. Dengan modal yang terbatas, asalkan dikelola dengan baik, maka...

Sanksi PSBB di DKI Kurang Tegas, Masyarakat Abai Protokol Kesehatan Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan kembali di Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan nampaknya tidak terlalu efektif. Hal ini dapat dilihat...

New Normal, Can Cuts Barbershop Terapkan Standar Protokol Kesehatan

BEKASI, MENARA62.COM – Sejak wabah Covid-19 melanda tanah air, beberapa sektor perekonomian mengalami dampaknya, termasuk usaha Can Cuts Barbershop. Usaha jasa potong rambut di...