MADIUN, MENARA62.COM – Ratusan mahasiswa lintas kampus dan daerah menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026). Mengusung tajuk Seruan Aksi #IndonesiaSadar, gerakan yang dimulai dari kampus I Universitas Muhammadiyah Jember Timur (UMJT) tersebut menyuarakan enam tuntutan nasional dan satu tuntutan daerah.
Aksi ini melibatkan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun, BEM Soerjo Ngawi, serta mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Magetan.
Sebelum menuju Gedung DPRD Kota Madiun, massa berkumpul di Kampus I UMJT. Selanjutnya, mereka melakukan longmarch sebagai bentuk konsolidasi mahasiswa lintas perguruan tinggi dan daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Koordinator Umum Aliansi BEM Madiun, Maikel Jeksen, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Mahasiswa Program Studi Ilmu Aktuaria UMJT itu menyebut gerakan tersebut tidak didasarkan pada perbedaan almamater maupun kepentingan kelompok, melainkan kesamaan semangat memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Gerakan ini bukan tentang perbedaan almamater ataupun kepentingan kelompok. Ini tentang bagaimana mahasiswa mampu menyatukan suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Maikel.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Madiun memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk menindaklanjuti dan memberikan respons konkret terhadap aspirasi yang disampaikan.
Mahasiswa juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan konsolidasi massa yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas hingga batas waktu tersebut.
“Jangan anggap aksi hari ini sebagai akhir dari perjuangan kami. Kami memberikan tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan ini. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar. Kami tidak akan membiarkan aspirasi rakyat berhenti di depan gedung wakil rakyat,” ujarnya.
Enam Tuntutan Nasional dan Satu Tuntutan Daerah
Dalam aksi #IndonesiaSadar, Aliansi BEM Madiun menyampaikan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kota Madiun untuk diteruskan dan diperjuangkan sesuai kewenangannya.
Enam tuntutan nasional yang disuarakan meliputi:
1. Penetapan status bencana nasional. Mahasiswa mendesak penetapan status bencana nasional, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan.
2. Anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Mendesak perwujudan APBN yang berpihak kepada masyarakat dan penghentian pemborosan anggaran untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
3. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Mendesak penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang layak.
4. Pemberantasan KKN. Mendesak penghentian penyalahgunaan hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Evaluasi pejabat pemerintah. Mendesak pencopotan pejabat pemerintah yang dinilai tidak kompeten dalam bidang tugasnya.
6. Kebebasan sipil dan penegakan HAM. Mendesak pemulihan kebebasan berpendapat, penegakan keadilan hak asasi manusia (HAM), serta penghentian militerisasi ruang sipil.
Sementara itu, satu tuntutan daerah secara khusus diarahkan kepada DPRD Kota Madiun, yakni mendesak lembaga legislatif tersebut menjalankan fungsi pengawasan terhadap Program Be Smart.
Melalui aksi ini, Aliansi BEM Madiun menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi kekuatan kontrol sosial yang independen, kritis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mahasiswa berharap tujuh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi, tetapi mendapat respons dan tindak lanjut konkret dari pihak legislatif sesuai kewenangannya. (PJ)
