WONOGIRI, MENARA62.COM – Keterbatasan modal dan rendahnya literasi keuangan masih menjadi persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro. Tak sedikit yang akhirnya terjerat pinjaman berbunga tinggi, mulai dari rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.
Merespons persoalan tersebut, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id menghadirkan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk memperkuat literasi keuangan syariah bagi kelompok usaha di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri.
Program ini tidak sekadar memberikan edukasi keuangan, tetapi juga membekali pelaku usaha dengan keterampilan pencatatan keuangan dan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.
Kegiatan tersebut diketuai dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS, Muhammad Randhy Kurniawan, S.E., M.B.A., bersama tim dosen UMS. Empat klaster usaha masyarakat menjadi sasaran pendampingan, yakni produksi brem, pertanian, peternakan, dan perikanan.
Randhy menjelaskan, program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya akses permodalan dan pemahaman pengelolaan keuangan di kalangan pelaku usaha mikro. Kebutuhan modal yang mendesak kerap mendorong mereka memilih pinjaman berbunga tinggi tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.
“Kondisi ini tidak hanya berpotensi membebani keuangan usaha, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah. Karena itu, kami menghadirkan pendampingan yang mengintegrasikan literasi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK),” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, tim UMS menggelar workshop dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memberikan pemahaman mengenai karakteristik, risiko, dan bahaya pinjaman ilegal. Peserta juga diperkenalkan pada prinsip pengelolaan keuangan syariah serta alternatif pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Pemahaman Keuangan Meningkat dari 34 Menjadi 62 Persen
Untuk memastikan edukasi tidak berhenti pada pemahaman teori, tim UMS menghadirkan sejumlah instrumen pendukung yang dapat digunakan langsung dalam aktivitas usaha sehari-hari.
Salah satunya melalui penerbitan buku saku berjudul Cerdas Finansial dan Aman dari Pinjaman Ilegal yang telah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Buku tersebut dirancang menjadi panduan praktis bagi pelaku usaha untuk mengenali risiko pinjaman ilegal sekaligus memahami pengelolaan keuangan yang lebih sehat.
Selain itu, tim mengembangkan SISPEK (Sistem Pencatatan Keuangan), sebuah aplikasi sederhana berbasis Microsoft Excel yang disesuaikan dengan karakteristik usaha mitra.
Melalui SISPEK, pelaku usaha dapat mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan secara lebih terstruktur sehingga kondisi keuangan usaha lebih mudah dipantau.
Hasilnya mulai terlihat dari evaluasi menggunakan metode pre-test dan post-test. Tingkat pemahaman mitra mengenai ciri-ciri dan bahaya pinjaman ilegal meningkat dari sebelumnya 34 persen menjadi 62 persen setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan.
“Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga mendorong perubahan komitmen mitra dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan melalui komitmen tertulis para pelaku usaha untuk meninggalkan praktik pinjaman ribawi dan beralih menggunakan layanan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah,” jelas Randhy.
Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah menyinkronkan waktu pendampingan langsung dari rumah ke rumah. Akibatnya, pengisian laporan keuangan secara rutin belum sepenuhnya berjalan optimal.
UMS Siapkan Kelompok Usaha Bersama
Untuk menjaga keberlanjutan program, tim UMS bersama PCM Nguntoronadi menyiapkan strategi pendampingan dengan melibatkan kader lokal. Mereka diharapkan menjadi pendamping bagi para pelaku usaha dalam menerapkan sistem pencatatan keuangan sekaligus memastikan program tetap berjalan setelah kegiatan pengabdian selesai.
Ke depan, program tersebut juga diarahkan untuk mendorong pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bawah naungan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PCM Nguntoronadi.
Melalui wadah tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat posisi tawar, membangun kolaborasi antarusaha, serta memperluas akses pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Syariah.
Randhy menegaskan, penguatan tata kelola keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pencatatan keuangan yang tertib dan terstruktur akan membantu pelaku usaha mengambil keputusan secara lebih tepat sekaligus membuka peluang pengembangan usaha.
Melalui program ini, UMS berupaya menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek aktif dalam membangun kemandirian ekonomi berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi wujud dakwah pemberdayaan ekonomi umat yang mengintegrasikan penguatan usaha, nilai-nilai keislaman, dan pengembangan persyarikatan Muhammadiyah. (*)
