29.9 C
Jakarta

Dukung Realisasi Kendaraan Listrik, Kemenhub Sediakan Fasilitas Pendukung

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung penuh realisasi kendaraan listrik menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiotno menyatakan  penggunaan kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat di Indonesia terus bertambah. Oleh karena itu, Ditjen Perhubungan Darat memastikan tersedianya unsur-unsur pendukung, diantaranya mendorong adanya bengkel yang dikonversi untuk layanan perawatan kendaraan listrik.

“Saat ini sudah terdaftar 10 bengkel yang sudah mengkonversi. Akan ada penambahan jumlah bengkel yang bisa mengkonversi kendaraan listrik,” ungkap Hendro Sugiatno di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Menurut Dirjen Hendro, nantinya akan ada 150 bengkel dan ahli yang dapat memberikan layanan perawatan kendaraan listrik. Kedepannya akan banyak bengkel kendaraan listrik, terlebih usia baterai kendaraan listrik hanya tiga sampai lima tahun sehingga bengkel tersebut nantinya dapat menangani penggantian baterai.  “Jadi tak perlu lagi menunggu dari luar, karena kita mampu,” tegasnya.

Hendro Sugiatno mengatakan, perkembangan uji tipe kendaraan listrik telah disambut baik oleh Agen Pemegang Merek (APM). Hingga saat ini, pihak instansi telah melakukan uji tipe terhadap 30 ribu unit lebih Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

“Hingga 25 Oktober 2022, jumlah kendaraan listrik yang telah memiliki SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) sudah mencapai 31.827 unit kendaraan,” jelas Hendro.

Adapun target penggunaan kendaraan listrik untuk 2022 sebesar 13.236 unit kendaraan roda dua dan 39.883 unit kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional kementerian atau lembaga. “Bahkan kita sudah simulasikan milestone KBLBB hingga tahun 2030,” jelas Hendro.

Ditjen Hubdat juga terus mengembangkan fasilitas pengujian tipe untuk kendaraan listrik di BPLJSKB (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor) sebagai fasilitas uji tipe pemerintah.

Sebelumnya, Kemenhub telah membuat peta jalan (roadmap) untuk mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada transportasi jalan di Indonesia, sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

Dalam rangka mendorong percepatan penggunaan KBLBB secara massal di Indonesia, pemerintah juga telah memberikan kemudahan (insentif fiskal) berupa pengenaan biaya pengujian KBLBB yang lebih murah dibandingkan dengan Kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), yang masih terdapat item biaya uji emisi gas buang. Misalnya, untuk sepeda motor, biaya uji kendaraan BBM mencapai 9,5 juta rupiah. Sedangkan untuk KBLBB hanya Rp 4,5 juta.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebanyak dua juta kendaraan pada 2025. Untuk mengakselerasi hal tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan insentif kepada masyarakat agar mereka mau beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!