KULON PROGO, MENARA62.COM – Rombongan Komisi II DPR RI tinjau keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kulon Progo, Kamis 3 Februari 2022. Rombongan diterima oleh Bupati Kulon Progo Drs H Sutedjo dengan didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulon Progo R Heriyanto SH MM beserta jajarannya.
Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan apresiasi terkait keberadaan MPP di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu upaya peningkatan Pemkab dalam hal pelayanan publik.
“Ini yang perlu kita apresiasi, dengan apa yang dimiliki Pemkab Kulon Progo, mereka (Pemkab) sudah siap dengan memberikan pelayanan apapun disatu tempat mulai dari bisnis, usaha, kependudukan dan lainnya,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad, konsep MPP dapat memberikan ruang yang sangat luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan mudah. Apalagi ditunjang dengan layanan digital yang bisa diakses secara terbuka dan lebih efisien.
“Bagus, masyarakat diberikan ruang yang sangat luas, apalagi masa sekarang itu masa digital, harus ditinggalkan yang konvensional seperti pelayanan diatas meja, harus terbuka diudara dengan digital siapa saja bisa mengakses,” terang Ahmad.
Ahmad juga mengapresiasi Pemkab Kulon Progo yang pro aktif terhadap dampak positif pembangunan infrastruktur nasional diantaranya Bandara YIA, Jalan Lintas Selatan, Bedah Menoreh dan sebagainya. Dimana keberadaannya mampu dimanfaatkan sebagai sebuah peluang dalam mensejahterakan masyarakat Kulon Progo.
“Ini juga respon yang bagus dari Kulon Progo dalam menangkap investasi melalui MPP, dimana investor dapat masuk dengan mudah dan transparan, ini luar biasa tentunya juga harus memberikan efek sosial dan ekonomi yang bagus bagi warga,” imbuh Ahmad.
Namun Ahmad juga mengingatkan Pemkab Kulon Progo untuk tetap mengendalikan laju pembangunan dan investasi, melalui sistem pengendalian nantinya diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisieniskan pembangunan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Bupati Kulon Progo Drs H Sutedjo menyampaikan dengan Sistem layanan terintegrasi di MPP diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kemudahan berusaha, iklim investasi, serta pada akhirnya mampu menjadi salah satu pondasi menuju Kulon Progo tumbuh dan tangguh sebagaimana dilansir dari Laman resmi Pemkab Kulon Progo.
“Harapan kami ke depan MPP Kulon Progo dapat dikembangkan, sehingga seluruh layanan publik di Kulon Progo dapat terintegrasi dalam satu pintu di MPP,” kata Sutedjo.
Dijelaskan Sutedjo, MPP Kulon Progo saat ini telah memiliki 20 gerai pelayanan yang terdiri dari 7 gerai pelayanan Perangkat Daerah, 10 gerai pelayanan Instansi Vertikal, 3 gerai pelayanan BUMD, dengan 333 jumlah layanan Publik. Sebagian layanan juga telah terintegrasi secara Elektronik yang bertujuan membantu memecahkan berbagai permasalahan keterbatasan aksesbilitas masyarakat, yaitu dengan mendekatkan, mempercepat dan mempermudah pelayanan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulon Progo.Turut hadir dalam diskusi Sekda Kulon Progo, Ombudsman DIY, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Asda 2, OPD-OPD di Lingkung Pemkab Kulon Progo. MC. Kab Kulon Progo
