MALANG, MENARA62.COM–Di tengah dominasinya sistem kapitalisme yang ada selama ini, koperasi diminta untuk berbenah diri seraya berani mengambil perubahan. Maka pendekatan identitas dan pragmatisme perlu dilakukan untuk mengkaji peran dan fungsi koperasi. Dengan demikian dan dikaitkan dengan koperasi syariah, maka akan diperoleh sebuah nilai, visi, misi, dan aturan dan Standard Operational Procedure (SOP). Demikian Brainstorming Direktur Utama DSN MUI institute M. Nadrattuzaman Hosen kepada para jajaran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut  Tamwil Muhammadiyah (KSPPS – BTM) dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) kemarin di Malang Jawa Timur (11/5).
Lebih jauh Nadra menyampaikan, di tengah demokrasi yang berkembang para kapitalis kini menguasai aset, sistem produksi dan sistem rantai tata niaga hingga ke pedesaan. Fakta lainya para kapitalis aseng dan asing didukung dengan permodalan yang kuat telah membuat korporasi dalam bentuk kartel, sehingga mereka menguasai monopoli pasar secara masif yang tidak ramah terhadap rakyat. Fenomena ini harus dilawan dengan aktivitas ekonomi koperasi. Lantas berkoperasi yang mana yang kita tawarkan itu.
Terkait hal itu, doktor dengan desertasinya tentang pembangunan koperasi susu di Australia tersebut meminta kepada KSPPS BTM untuk mengembangkan self help organization, yakni membangun koperasi yang fokus dalam melayani anggota dari modal yang berasal dari iuran wajib dan simpanan anggota koperasi tersebut. Dengan demikian koperasi bisa mandiri dan tidak memiliki ketergantungan dengan pihak lain.
Selain itu, Nadra juga meminta kepada KSPPS BTM untuk lebih inovatif dalam pengembangan produknya terutama distribusi sektor riil. “KSPPS BTM harus berani keluar dari zona tersebut dan untuk aktif dalam pengembangan sektor riil,” ucapnya.
Diakui oleh Nadra untuk menuju self help organization tidak mudah karena selama ini banyak KSPPS terlalu memilih external help organization, yang koperasi-koperasi lebih banyak menggunakan bantuan modal operasional dari pihak luar seperti pinjaman bank atau pemerintah untuk membantu melayani anggota. “Namun semua harus dicoba sehingga KSPPS bisa mandiri,” terangnya.
