YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pentingnya peran intelektual dalam menyuarakan kritik dan keberpihakan kepada masyarakat di tengah menguatnya dominasi kekuasaan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Sarasehan Pemuda ICMI DIY yang digelar di Gedung AR A Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., serta Ketua MPW Pemuda ICMI DIY, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, MPA.
Ketua MPW Pemuda ICMI DIY, Bachtiar Dwi Kurniawan, menyoroti semakin melemahnya suara intelektual di tengah situasi sosial-politik yang dinilai lebih dikendalikan oleh kekuatan kekuasaan dibanding moralitas dan etika.
“Suara-suara second opinion, bahkan dari kampus, dari intelektual dan cendekiawan, seperti angin lalu,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Bachtiar mengajak kader muda ICMI untuk menjadi intelektual organik sebagaimana konsep Antonio Gramsci, yakni cendekiawan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dan mampu mengartikulasikan gagasan untuk kepentingan publik.
Ia juga mengkritik kecenderungan sebagian akademisi yang dinilai terlalu berorientasi pada publikasi jurnal internasional, namun kurang memiliki sensitivitas terhadap persoalan nyata di masyarakat.
Sementara itu, Zuly Qodir menegaskan bahwa ukuran intelektualitas tidak semata ditentukan oleh gelar akademik maupun jumlah publikasi jurnal internasional. Ia mencontohkan sosok Kuntowijoyo dan Sartono Kartodirdjo sebagai intelektual besar Indonesia yang pemikirannya tetap berpengaruh luas.
“Kalau Anda berani mengatakan Kuntowijoyo bukan intelektual, Anda terlalu berani,” tegasnya.
Dalam paparannya, Zuly juga menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “prostitusi akademik”, yakni praktik membayar reviewer demi memperoleh jabatan akademik tertentu, termasuk guru besar. Menurutnya, praktik tersebut mencederai integritas dunia pendidikan tinggi.
Selain itu, ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak dapat disamakan dengan tindakan kebencian. Kritik berbasis data dan fakta lapangan, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang intelektual.
“Mengkritik itu tidak sama dengan membenci. Kalau saya mengkritik berdasarkan fakta lapangan, itu tidak sama dengan saya sedang membenci pemimpin negara,” katanya.
Zuly turut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa, yang menurutnya masih perlu dievaluasi agar benar-benar berpihak kepada masyarakat luas.
Mengutip pemikiran Edward Said, ia menegaskan bahwa intelektual sejati harus siap berjalan di “jalan sunyi”, tanpa silau terhadap pujian, jabatan, maupun materi.
“Berada di jalan sunyi, memberikan perhatian kepada kegelisahan yang ada di hati rakyat. Itulah tugas seorang cendekiawan,” pungkasnya.
Sarasehan tersebut ditutup dengan rapat komisi guna merumuskan program kerja Pemuda ICMI DIY ke depan. Kegiatan diikuti kader muda ICMI dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. (*)
