27 C
Jakarta

Peredaran Rokok Ilegal Pengaruhi Cukai

Baca Juga:

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Semarakkan Hari Guru Nasional

  SOLO, MENARA62.COM-  Dalam rangka Hari Guru Nasional, SMP Muhammadiyah 1 Surakarta menginstruksikan kepada segenap civitas akademika SMP Muhammadiyah 1 Surakarta baik guru, karyawan, peserta...

Akselerasi Dekarbonisasi, Kementerian BUMN Resmikan Tiga PTBg Limbah Sawit PTPN V

  JAKARTA, MENARA62.COM - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury meresmikan tiga pembangkit tenaga biogas milik PT Perkebunan Nusantara V (PTPN...

BNI Kucurkan Kredit Investasi, Biayai Garudafood Rp1 Triliun

JAKARTA, MENARA62.COM - Ekspansi kinerja ekonomi riil pada akhir tahun ini semakin menguat. Kerja sama strategis antar pelaku usaha besar dengan perbankan pun semakin...

Menperin: Penerapan Industri Hijau Terbukti Mampu Menghemat Energi Hingga Rp3,2 Triliun

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memacu pembangunan industri hijau untuk mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal...

Peredaran rokok illegal mempengaruhi pemasukan negara dari cukai yang bocor. Hal tersebut disampaikan Erwan Saipun Kholik, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan kantor Bea Cukai Purwokerto saat memberikan materi sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Gedung Andrawina komplek Hotel Owabong, Kamis (30/9/2021).

Erwan mengatakan, pemasukan cukai negara berada di angka Rp 173, 4 T termasuk dari cukai rokok yang beredar secara resmi atau legal. Menurutnya, penerimaan tersebut akan dikembalikan kepada daerah sebesar 2% untuk berbagai hal yang maslahat sehingga ketika ada peredaran rokok illegal yang tidak membayar cukai maka penerimaan akan berkurang.

“Kalau peredaran rokok illegal tidak dicegah maka itu akan berdampak pada penerimaan negara yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat,” katanya.

Dirinya menegaskan, cukai rokok yang meningkat yang diikuti dengan naiknya harga rokok dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat akan rokok. Cukai rokok yang diberikan para perokok untuk tiap batang Rp 800 untuk rokok kategori biasa dan Rp 900 untuk kategori rokok putih.

“Saat ini perokok di Indonesia mencapai 33,8% dari jumlah penduduk. Naiknya cukai yang diikuti dengan harga rokok adalah ikhtiar untuk mengendalikan konsumsi dan kami targetkan menjadi 33,2%,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa mendanai berbagai macam sector seperti kesejahteraan masyarakat, penegakan hokum dan kesehatan. “Bisa juga untuk kesehatan. Sehingga optimalisasi agar tidak bocor karena rokok illegal harus terus dilakukan,” imbuhnya.

Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indoensia)Purbalingga, Joko Santoso dalam penyampaian materinya menegaskan siap mendukung kampanye pemberantasan rokok illegal sehingga pendapatan negara bisa dioptimalkan untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Sosialisasi melalui media bisa dilakukan dengan berbagai hal dan juga bisa dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan tembakau di Purbalingga pada masa lampau.

“Bisa kita libatkan generasi muda. Melalui lomba video, penulisan dan lain sebagainya. Selain sebagai ajang adu kreativitas juga agar generasi muda tahu potensi-potensi tembakau yang ad di Purbalingga sehingga itu mengembalikan kejayaan tembakau pada masa lampau,” kata Joko.

Pemulihan Ekonomi

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Agus Winarno yang hadir mewakili Bupati pada acara tersebut menuturkan, fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga saat ini adalah memulihkan ekonomi pasca Covid-19. Pemkab Purbalingga akan memberikan program hibah untuk sektor UMKM, Wisata dan Pertanian sebagai stimulus kebangkitan ekonomi di Purbalingga.

“Sektor pertanian dinamikanya terasa sekali. Kemarin harga cabai rawit bergejolak dan atas (surat) edaran dari Sekda Provinsi ada Gerakan PNS untuk membeli cabai sehingga harga berangsur normal kembali,” ujar Agus.

Karena hal tersebut, masayarakat diminta bersabar atas infrastruktur khususnya jalan rusak yang belum mendapatkan mendapatkan prioritas perbaikan. Itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga.

Ada sekitar 800 km jalan Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab Purbalingga dan ada sekitar 16% dari itu atau 160 km mengalami kerusakan. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah Rp 160 M sedangkan Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 70 M.

“Karena setiap 1 km perbaikan memerlukan biaya Rp 1 M sehingga tidak akan cukup termasuk saluran irigasi juga sekitar 20% harus mendapat perhatian. Kami meminta masyarakat untuk bersabar karena kita fokus untuk ekonomi dulu,” katanya.(*)

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Semarakkan Hari Guru Nasional

  SOLO, MENARA62.COM-  Dalam rangka Hari Guru Nasional, SMP Muhammadiyah 1 Surakarta menginstruksikan kepada segenap civitas akademika SMP Muhammadiyah 1 Surakarta baik guru, karyawan, peserta...

Akselerasi Dekarbonisasi, Kementerian BUMN Resmikan Tiga PTBg Limbah Sawit PTPN V

  JAKARTA, MENARA62.COM - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury meresmikan tiga pembangkit tenaga biogas milik PT Perkebunan Nusantara V (PTPN...

BNI Kucurkan Kredit Investasi, Biayai Garudafood Rp1 Triliun

JAKARTA, MENARA62.COM - Ekspansi kinerja ekonomi riil pada akhir tahun ini semakin menguat. Kerja sama strategis antar pelaku usaha besar dengan perbankan pun semakin...

Menperin: Penerapan Industri Hijau Terbukti Mampu Menghemat Energi Hingga Rp3,2 Triliun

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memacu pembangunan industri hijau untuk mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal...

BSN Luncurkan Etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI

JAKARTA, MENARA62.COM - Guna lebih mengenalkan produk UMKM ber-SNI kepada masyarakat dan membantu memasarkan produk-produk UMKM melalui platform digital, Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan...