31.5 C
Jakarta

Warga Protes Pengintegrasian Sistem Pembayaran Tol Jakarta-Tangerang

Must read

Sinergi Perguruan Tinggi dengan Industri Penting untuk Kedaulatan Teknologi

BANDUNG, MENARA62.COM – Era disrupsi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan hilang karena tergantikan oleh mesin, robot, dan sistem automasi. Namun, di sisi lain akan...

DJSN Yakin BPJAMSOSTEK Mampu Wujudkan Jaminan Sosial yang Berkualitas

JAKARTA, MENARA62.COM - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi...

Muhammadiyah Keberatan Dengan Perpres Miras

JAKARTA, MENARA62.COM -- Muhamamdiyah Keberatan dengan perpres miras. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang antara lain menyatakan bahwa minuman keras (miras)...

Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Bismillāhirrahmānirrahīm Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan perhatian seksama terhadap materi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang antara lain menyatakan bahwa minuman keras...

JAKARTA, MENARA62.COM– Perubahan sistem pembayaran di ruas tol Jakarta– Tangerang yang mulai diberlakukan hari ini, Senin (10/04/2017) mendatangkan banyak protes pengguna kendaraan. Sebab banyak pengguna kendaraan yang dipaksa membayar dengan tarif sama antara jarak dekat dengan jarak jauh.

“Selama ini saya hanya bayar Rp 12.000 ketika masuk ke gerbang tol di JORR dari arah Tomang. Sekarang saya harus bayar Rp 16.500 untuk jarak dan lokasi yang sama,” protes Budi, warga.

Protes yang sama juga dilakukan oleh Ny Yanti, warga Tangerang. Ia yang mengendarai dari arah Merak dan membayar tarif fi Cikupa, kemudian keluar di Karang Tengah ternyata harus membayar  Rp 7000 lebih mahal dari biasanya.

Pengintegrasian sistem pembayaran antara ruas tol Jakarta-Tangerang yang selama ini dibayar di Karang Tengah dan pintu tol Cikupa, sekarang hanya membayar di pintu tol Cikupa. Sedang digerbang tol Karang Tengah tidak ada transaksi atau pembayaran.

Sistem ini awalnya dimaksudkan untuk mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol Karang Tengah yang selama ini menjadi biang kemacetan di Jakarta. Tetapi karena kurang sosialisasi, banyak warga yang dibuat terkejut. Mereka menganggap ada kenaikan tarif tol hingga 30 persen.

“Mau naikin tarif tol kok nggak pakai pemberitahuan dulu. Tahu-tahu naik aja,” maki Ny Yanti kesal.

Kenaikan tarif tol sepihak tersebut membuat Ny Yanti menuding pengelola jalan tol memberlakukan tarif illegal. Sebab biasanya untuk menaikkan tarif harus ada surat Keputusan Menteri PUPR dan sosialisasi rencana kenaikan. Tapi untuk kali ini kenaikan tarif sangat tiba-tiba tanpa pemberitahuan sama-sekali.

“Saya tahunya Cuma pengintegrasian sistem pembayaran, tetapi tidak dengan kenaikan traif begini,” lanjut Ny Yanti.

Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery T. Zuna mengatakan sistem pembayaran dua gerbang tol terhitung Senin (10/04) memang diintegrasikan guna mengurangi antrean kendaraan. Sistem ini tidak disertai kenaikan tarif tol.

Hanya saja, akibat dari pengintegrasian sistem pembayaran, ada perubahan sistem pembayaran dari tertutup menjadi terbuka.

“Kami melakukan perubahan sistem pembayaran dimana saat ini jarak jauh dekat tarifnya sama dibuat sama yakni Rp 7000. Dengan demikian untuk jarak dekat seolah-olah ada kenaikan tarif,” tambah Hery.

Karena itu jika ada pengendara dari Tomang yang akan masuk ke JORR tarifnya menjadi bertambah mahal akibat sistem terbuka tadi. Jika sebelumnya mereka membayar Rp 2500 ditambah Rp 9.500 yang berjumlah Rp 12.000 maka sekarang menjadi Rp 7000 ditambah Rp 9.500 yakni Rp 16.500.

“Kami minta maaf jika sistem ini kurang sosialisasi,” pungkasnya.

Sejak diberlakukan pengintegrasian tarif, kondisi Gerbang Tol Karang Tengah relatif sepi. Antrean agak panjang justru berpindah ke gerbang tol Cikupa.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Sinergi Perguruan Tinggi dengan Industri Penting untuk Kedaulatan Teknologi

BANDUNG, MENARA62.COM – Era disrupsi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan hilang karena tergantikan oleh mesin, robot, dan sistem automasi. Namun, di sisi lain akan...

DJSN Yakin BPJAMSOSTEK Mampu Wujudkan Jaminan Sosial yang Berkualitas

JAKARTA, MENARA62.COM - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi...

Muhammadiyah Keberatan Dengan Perpres Miras

JAKARTA, MENARA62.COM -- Muhamamdiyah Keberatan dengan perpres miras. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang antara lain menyatakan bahwa minuman keras (miras)...

Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Bismillāhirrahmānirrahīm Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan perhatian seksama terhadap materi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang antara lain menyatakan bahwa minuman keras...

PTMA Siap Terapkan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) siap menerapkan konsep belajar ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM).’ Saat ini PTM telah selesai menyusun...