BANDUNG, MENARA62.COM — Upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat mendapat dukungan besar dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Jawa Barat. Sebanyak 9.500 mahasiswa akan diterjunkan ke sekitar 950 desa dan kelurahan untuk melakukan pemetaan, verifikasi data, serta pendampingan anak-anak yang belum mengakses pendidikan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Bandung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat penanganan ATS berbasis data dan pemberdayaan masyarakat.
Sebanyak 11 PTMA turut ambil bagian dalam lokakarya tersebut, di antaranya Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Universitas Aisyiyah Bandung, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, STIKES Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan ATS tidak hanya terletak pada jumlah anak yang belum bersekolah, tetapi juga pada ketersediaan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Selama ini kita menghadapi tantangan dalam memastikan data anak tidak sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. PTMA memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian kepada masyarakat dan jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput,” ujarnya.
Menurut Purwanto, kualitas data menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai strategis untuk memastikan proses pendataan berjalan lebih valid dan komprehensif.
Melalui program KKN, mahasiswa tidak hanya melakukan pendataan dan verifikasi, tetapi juga mengidentifikasi berbagai faktor penyebab anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, keterbatasan akses pendidikan, hingga rendahnya motivasi belajar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka ATS sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun 2026. Purwanto optimistis kolaborasi dengan PTMA akan mempercepat pencapaian target tersebut.
“Kolaborasi ini kami harapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga mampu mendorong lebih banyak anak kembali memperoleh hak pendidikannya,” katanya.
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Yadi Janwari, mengapresiasi Universitas Muhammadiyah Bandung yang menginisiasi lokakarya tersebut. Menurutnya, keterlibatan PTMA merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam menghadirkan solusi nyata bagi persoalan pendidikan melalui pengabdian kepada masyarakat.
“Kami ingin membangun gerakan bersama untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat. Persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Herry Suhardiyanto, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus sosial dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS menjadi implementasi nyata kampus yang hadir dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Data yang akurat merupakan fondasi bagi kebijakan yang efektif. Kami berharap kontribusi mahasiswa tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi yang mendorong anak-anak kembali bersekolah,” kata Herry.
Selain mendukung proses pendataan, PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pendampingan bagi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Pendampingan tersebut mencakup edukasi kepada keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, hingga kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA juga sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama pelaksanaan KKN tingkat provinsi. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan agar program pengabdian mahasiswa lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap penyelesaian berbagai persoalan sosial.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PTMA menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan daerah. Lebih dari sekadar pendataan, inisiatif ini diharapkan membuka jalan bagi semakin banyak anak untuk kembali memperoleh hak atas pendidikan dan mewujudkan Jawa Barat yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berkemajuan. (*)
