Bolaang Mongondow Timur – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) / Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Cherish Harriette, B.A, (hons), M.B.A melaksanakan dua agenda kelembagaan MPR RI di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, pada Kamis (11/6/2026). Agenda pertama berupa Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari di halaman kediaman warga, Jalan Wiratama, Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat Kabupaten . Selanjutnya pada siang hingga sore hari, Cherish melanjutkan agenda Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR RI di Lapangan Bulutangkis, Jalan Mandalika, Desa Mongkudai, Kecamatan Modayag Barat.
Kedua kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen warga yang memanfaatkan kesempatan untuk berdialog secara langsung mengenai berbagai isu kebangsaan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
Pada sesi pertama, Cherish Harriette menyampaikan materi mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, Sosialisasi Empat Pilar merupakan amanat konstitusi yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus membangun komunikasi antara anggota MPR RI dengan masyarakat agar nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup di tengah berbagai tantangan zaman.
“Empat Pilar bukan hanya menjadi materi sosialisasi, tetapi merupakan pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara kita memimpin, bermusyawarah, dan menjaga persatuan bangsa,” ujar Cherish.
Dialog berlangsung interaktif. Salah seorang peserta mempertanyakan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan oleh para pemimpin di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Menanggapi hal itu, Cherish mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kesederhanaan, serta keberpihakan kepada rakyat.
“Keteladanan pemimpin diuji ketika bangsa menghadapi situasi sulit. Pemimpin harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung persoalan rakyat, hidup sederhana, serta mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Semangat Sitou Timou Tumou Tou yang hidup di masyarakat Sulawesi Utara menjadi contoh nyata bagaimana gotong royong harus terus dijaga.”
Peserta juga menanyakan mengenai evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran besar agar pembangunan di daerah tetap memperoleh perhatian.
Cherish menjelaskan bahwa setiap program pemerintah harus dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan efektif serta mampu mewujudkan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.
Selain itu, isu pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian masyarakat. Menurut Cherish, korupsi merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa karena merampas hak-hak masyarakat dan menghambat terwujudnya kesejahteraan.
“Penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Empat Pilar. Menjaga NKRI bukan hanya menjaga wilayah negara, tetapi juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan bersih dari praktik korupsi.”
Serap Aspirasi Masyarakat, Dorong Penguatan Kewenangan MPR RI
Usai melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar, Cherish Harriette melanjutkan agenda Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR RI di Lapangan Bulutangkis, Jalan Mandalika, Desa Mongkudai, Kecamatan Modayag Barat.
Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Kewenangan MPR RI” tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai pelaksanaan fungsi kelembagaan MPR RI, penguatan sistem ketatanegaraan, serta efektivitas hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan amanat konstitusi.
Dalam forum tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah masukan terkait tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, transparansi penggunaan anggaran negara, serta pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke daerah.
Sejumlah peserta juga mendorong agar pemerintah memperluas digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa untuk mempersempit ruang praktik korupsi. Selain itu, masyarakat mengusulkan agar rantai pasok berbagai program pemerintah lebih banyak melibatkan petani, peternak, UMKM, dan koperasi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Cherish menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI.
“Penyerapan aspirasi merupakan bagian penting dari tugas MPR RI. Melalui dialog seperti ini kami dapat mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap masukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat fungsi kelembagaan MPR RI maupun penyempurnaan kebijakan negara.”
