JAKARTA, MENARA62.COM — Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta mendorong penguatan tata kelola hukum seiring perubahan orientasi Jakarta sebagai kota global.
Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi MHH PWM DKI Jakarta dengan Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Audiensi dipimpin Ketua MHH PWM DKI Jakarta Dr. Septa Candra, S.H., M.H., didampingi Sekretaris MHH PWM DKI Jakarta Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., serta Ketua Panitia Seminar Nasional MHH PWM DKI Jakarta Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H., bersama jajaran panitia.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari tata kelola hukum, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), hingga pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan.
Septa mengatakan perubahan posisi Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya dilihat dari sisi ekonomi, investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Menurut dia, perubahan tersebut juga harus diikuti penguatan institusi hukum dan jaminan perlindungan hak masyarakat.
“Jakarta sebagai kota global harus dibangun dengan fondasi negara hukum. Kemajuan ekonomi dan pembangunan kota harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat,” ujar Septa.
Pentingnya Integritas Peradilan
Dalam audiensi itu, perspektif Komisi Yudisial dinilai penting untuk memperkaya pembahasan mengenai integritas peradilan, kepastian hukum, akses terhadap keadilan, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
MHH PWM DKI Jakarta juga menilai pembangunan Jakarta sebagai kota global perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi, perlindungan HAM, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat.
Prof. Andi Muhammad Asrun menjadi salah satu tokoh yang diharapkan memberikan perspektif hukum dalam forum yang tengah disiapkan MHH PWM DKI Jakarta.
Kehadiran perspektif dari Komisi Yudisial diharapkan memperkuat diskusi mengenai kualitas penegakan hukum, khususnya dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
Ketua Panitia Seminar Nasional MHH PWM DKI Jakarta Mukhlish Muhammad Maududi mengatakan dialog tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif pemerintah, penegak hukum, akademisi, legislatif, masyarakat sipil, dan Muhammadiyah,” kata Mukhlish.
Ia berharap pembahasan yang muncul dapat melahirkan pemikiran dan rekomendasi konstruktif bagi penguatan tata kelola hukum Jakarta.
Muhammadiyah Perkuat Kesadaran Hukum
Sekretaris MHH PWM DKI Jakarta Auliya Khasanofa mengatakan Muhammadiyah memiliki ruang untuk berkontribusi dalam penguatan kesadaran hukum dan perlindungan HAM.
Kontribusi tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui pendidikan, advokasi, serta partisipasi masyarakat.
Audiensi dengan Prof. Andi Muhammad Asrun menjadi bagian dari langkah MHH PWM DKI Jakarta memperluas jejaring sekaligus membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di bidang hukum.
MHH PWM DKI Jakarta berharap komunikasi tersebut dapat berlanjut dalam bentuk kolaborasi dan kontribusi pemikiran yang lebih luas.
Bagi Muhammadiyah, Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya memiliki daya saing ekonomi dan infrastruktur modern. Kota tersebut juga membutuhkan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan HAM, serta kebijakan yang berorientasi pada keadilan masyarakat.
Dengan fondasi tersebut, status Jakarta sebagai kota global diharapkan tidak sekadar menjadi predikat, tetapi juga mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak secara nyata. (*)
