SOLO, MENARA62.COM – Kesenjangan distribusi dokter spesialis masih menjadi pekerjaan besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Konsentrasi tenaga medis di Pulau Jawa membuat sejumlah daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan.
Persoalan itu menjadi sorotan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR., saat memberikan kuliah umum di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Rabu (16/9/2026).
Dalam kuliah umum bertajuk “Leading the Future of Indonesian Healthcare: The Strategic Role of Medical Leadership” di Ruang Utsman bin Affan, Kampus IV UMS tersebut, Benjamin memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dokter dan tenaga medis Indonesia.
Sedikitnya 300 mahasiswa FK UMS mengikuti kegiatan secara luring dan daring. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen. Pol. (P) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.; Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes.; Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.; serta jajaran pimpinan UMS.
Dokter Spesialis Menumpuk di Jawa
Benjamin menyebut setidaknya ada tiga tantangan penting yang perlu menjadi perhatian, yakni pemerataan dokter dan tenaga medis, pemenuhan tenaga radiografer serta tenaga penunjang kesehatan, dan perlindungan bagi dokter serta tenaga medis.
Salah satu persoalan paling mencolok adalah distribusi dokter spesialis yang belum merata. Menurut Benjamin, dokter spesialis masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ia mencontohkan Jakarta yang memiliki sekitar 1.800 dokter spesialis. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah.
“Mereka dikirim ke luar daerah, ya kalau daerahnya enggak nyaman ya enggak mau pergi,” ujar Benjamin.
Padahal, kebutuhan dokter spesialis di daerah, khususnya wilayah 3T, disebut mencapai 55.712 dokter spesialis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya melalui pemberian beasiswa pendidikan dokter kepada putra daerah dengan komitmen penempatan setelah menyelesaikan pendidikan spesialis.
“Kalau mahasiswa ingin mendapat beasiswa Kemenkes, syaratnya harus mau ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan dokter. Tamat spesialis langsung kita tempatkan di kabupaten-kabupaten,” katanya.
Benjamin juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah menginisiasi pembukaan 55 program studi dokter spesialis baru di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Ia sekaligus mengajak mahasiswa FK UMS yang berasal dari luar Jawa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.
Muhammadiyah Didorong Cetak Radiografer
Tak hanya dokter spesialis, kebutuhan tenaga penunjang kesehatan juga menjadi perhatian.
Benjamin secara khusus mendorong Fakultas Kedokteran di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk mempertimbangkan pembukaan kelas radiografer.
Menurut dia, keberadaan tenaga radiografer sangat penting untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan di daerah.
“Kalau Muhammadiyah bisa cetak 200 radiografer setiap tahun kan lumayan,” selorohnya.
Dorongan tersebut mendapat respons positif dari Dekan FK UMS Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes., Sp.DVE, Dipl. STD-HIV/AIDS, FINSDV, FAADV.
Flora menilai usulan tersebut dapat menjadi peluang bagi Muhammadiyah, termasuk UMS, untuk berkontribusi lebih jauh dalam memperkuat kemandirian kesehatan nasional.
“Itu adalah usul yang sangat positif dan insyaallah akan direspons positif dan ditanggapi langsung oleh Majelis Diktilitbang Muhammadiyah,” kata Flora.
Dokter Harus Disiapkan Jadi Pemimpin
Menurut Flora, tantangan kesehatan Indonesia tidak cukup dijawab hanya dengan kemampuan klinis. Mahasiswa kedokteran juga perlu dipersiapkan memiliki perspektif kepemimpinan dan memahami persoalan kesehatan secara lebih luas.
Ia menilai dokter masa depan harus mampu melihat persoalan kesehatan tidak hanya dari perspektif kota-kota besar atau Pulau Jawa.
“Tidak hanya memikirkan kemajuan teknologi dunia kedokteran di kota-kota besar saja atau di Pulau Jawa saja, namun juga harus mau memikirkan kemajuan di luar Jawa,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan tema kuliah umum yang menempatkan medical leadership sebagai salah satu aspek penting dalam menghadapi masa depan layanan kesehatan Indonesia.
Bagi Flora, dokter dan tenaga medis juga memiliki posisi strategis sebagai role model di tengah masyarakat. Karena itu, kontribusi tenaga kesehatan diharapkan tidak berhenti pada pelayanan klinis, tetapi turut memberikan dampak positif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
Kesejahteraan Dokter di Daerah Jadi Perhatian
Selain pemerataan tenaga kesehatan, Benjamin menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan dokter yang bertugas di daerah.
Kementerian Kesehatan, kata dia, akan memberikan dukungan fasilitas bagi dokter muda yang ditempatkan di daerah. Dukungan tersebut mencakup pembangunan hunian dokter di dekat rumah sakit, skrining kesehatan, pengaturan jam kerja, serta hak izin dan cuti.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih layak sehingga dokter bersedia menjalankan tugas di daerah yang membutuhkan.
Sementara itu, Wakil Rektor I UMS Prof. Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D., yang mewakili Rektor UMS, menegaskan komitmen kampus untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswa kedokteran.
“Kami insyaallah akan senantiasa meningkatkan kompetensi mahasiswa agar menjadi dokter profesional dan berdaya saing global,” tegas Ihwan.
Flora menambahkan, penguatan sumber daya manusia kesehatan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi bonus demografi.
Menurut dia, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan pemerintah perlu berjalan beriringan dengan optimalisasi sumber daya manusia.
Ia berharap dukungan terhadap sektor kesehatan terus diperkuat agar bonus demografi Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai bonus demografi ini berlalu dengan sia-sia,” tandas Flora. (*)
