JAKARTA, MENARA62.COM -– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa ketersediaan stok pupuk di awal tahun sangat krusial dalam menjaga produktivitas pertanian nasional.
“Kita harus terus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan agar kebutuhan petani terpenuhi dan mereka siap menghadapi tantangan kondisi lahan,” ujarnya dalam pertemuan dengan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (PI), Tri Wahyudi, Minggu (9/2/2025), yang dilansir situs Antaranews.com.
Pupuk Indonesia Dukung Ketahanan Pangan dan Transformasi Digital
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis, termasuk peran PT Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional, transisi energi, dan transformasi digital.
Sebagai holding BUMN sektor pupuk, PI memiliki kontribusi penting dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Kami berharap PI dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi, digitalisasi, serta pendampingan petani, mulai dari on-farm hingga off-farm, termasuk akses permodalan, perlindungan risiko pertanian, dan pemasaran hasil panen,” jelas Rachmat.
Saat ini, PT Pupuk Indonesia mengelola 10 anak usaha di sektor pupuk dan pestisida, 9 di industri kimia, 8 di sektor pendukung, serta 4 di bidang perdagangan dan logistik.
Pupuk Indonesia Siapkan Peta Jalan Dekarbonisasi dan Energi Hijau
Dalam mendukung transisi energi, PI telah menyusun roadmap dekarbonisasi yang mencakup efisiensi energi, pembangunan pabrik turunan karbon dioksida (CO₂), serta pengembangan energi hijau seperti green ammonia.
“Bappenas dan PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk merumuskan langkah konkret menuju ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional,” tambahnya.
Dengan strategi ini, Bappenas dan PT Pupuk Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk ketahanan pangan, transisi energi, dan transformasi digital, serta mendukung pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.
“Kita perlu meningkatkan kolaborasi lintas sektor agar program BUMN dapat mendukung prioritas nasional secara optimal,” pungkas Rachmat.
