BOGOR, MENARA62.COM – Badan Informasi Geospasial (BIG) menargetkan peta digital 3 dimensi delapan layer, yang menggambarkan Kota Penajam Paser, Kalimantan Timur, lokasi calon ibu kota negara yang baru rampung pada Desember 2019. Proses pemotretan sudah selesai dan saat ini sedang dalam tahapan perhitungan secara detail.
“Kita membuat peta dasar bumi Indonesia dengan skala 1:5000 untuk calon ibu kota yang baru, sudah dalam proses penyelesaikan,” kata Kepala BIG, Hasanudin Zainal Abidin usai peringatan Hari Informasi Geospasial ke-50, Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, data-data peta digital 3 dimensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok kerja (Pokja) dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga untuk merencanakan pembangunan kota baru, seperti Pokja infrastruktur. Dengan data-data yang detail terkait lahan dan kondisinya, diharapkan tata ruang ibu kota yang baru akan jauh lebih baik.
Berdasarkan hasil analisis pemotretan peta dasar bumi, Kota Penajem Pasar diakui Hasanuddin termasuk wilayah yang cukup aman dari bencana alam terutama gempa bumi dan tsunami.
“Kalau dari kajian awal sih oke lah. Nggak masalah karena jauh dari potensi gempa. Tanahnya juga bukan gambut. Cuman memang dekat dengan tempat batubara walaupun di luar wilayah ibu kota baru nanti,” lanjut Hasanuddin.
Kajian lingkungan diakui Hasanuddin sudah lama dilakukan dan ini merupakan pilihan lokasi yang terbaik. Dan saat ini pemerintah focus untuk menyiapkan lebih lanjut terkait perencanaan pembangunan kota baru tersebut.
Diakui, Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Meski begitu, pemindahan ibukota RI ke Kalimantan tidak akan mengganggu ekosistem di dalamnya dan tidak mengubah fungsi sebagai paru-paru dunia. Sebab daerah ibu kota baru merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).
“Jadi tidak mengganggu ekosistem yang terlindungi. Pohonnya juga cuma akasia, eukaliptus,” katanya.
Dia menjelaskan, konsep pembangunan ibu kota baru nanti mengarah pada konsep green city, forest city dan smart city.
“Saya dengar dari Pak Menteri Bappenas bangunan di sana berbentuk vertikal dan dirancang jadi kota baru yang lebih visioner. Tapi saya nggak tahu nanti tahun 2024 apa yang ada duluan di sana,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan sambutannya mengatakan bahwa penyusunan peta dasar skala 1:5000 akan jadi prioritas pemerintah dalam 5 tahun ke depan.Saat ini hasil kajian telah rampung. Rancangan Undang-Undang (RUU) pun akan diserahkan ke DPR akhir tahun ini.
“Kajian sudah selesai. RUU akan disampaikan ke DPR akhir tahun ini. Selain itu, peta dasar 1:5000 akan dijadikan prioritas lima tahun ke depan. Jadi lima tahun ke depan sudah lengkap semua,” tegas Bambang.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, menargetkan peta digital 3 dimensi delapan layer calon ibu kota negara baru, rampung pada Desember 2019. Menurutnya, peta ini akan digunakan oleh kelompok kerja (pokja) percepatan pembangunan ibu kota negara baru.
“Jadi kita memetakan peta dasar bumi Indonesia dengan skala 1:5000. Pemotretannya sudah selesai. Sekarang sedang proses perhitungan detail,” kata Hasanudin usai peringatan Hari Informasi Geospasial ke-50 di Kantor BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/2019).
Dia menjelaskan, titik rawan bencana di lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur, jauh dari potensi gempa. Meski begitu, hal ini akan dikaji lebih lanjut.
“Kalau dari kajian awal sih oke lah. Nggak ada masalah karena jauh dari potensi gempa, kemudian tanahnya bukan gambut. Cuma memang dekat dengan tempat batu bara walaupun di luar wilayah ibu kota baru nanti,” katanya.
Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, Hasan memastikan kehadiran ibu kota baru tidak ada mengganggu ekosistem di sana.
“Kalau daerah ibu kota baru kan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Jadi tidak akan mengganggu ekosistem di sana yang terlindungi. Pohonnya cuma akasia, eukaliptus,” katanya.
Dia menjelaskan, konsep pembangunan ibu kota baru mengarah pada konsep green city, forest city dan smart city.
“Saya dengar dari Pak Menteri Bappenas bangunan di sana berbentuk vertikal dari dirancang jadi kota baru yang lebih visioner. Tapi saya nggak tahu nanti tahun 2024 apa yang ada duluan di sana,” katanya.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan penyusunan peta dasar skala 1:5000 akan jadi prioritas pemerintah dalam 5 tahun ke depan.
“Kajian sudah selesai. RUU akan disampaikan ke DPR akhir tahun ini. Peta dasar 1:5000 akan dijadikan prioritas lima tahun ke depan. Jadi lima tahun ke depan sudah lengkap semua,” kata Bambang.
Selain kendala biaya, penyusunan peta skala 1:5000 juga terkendala soal SDM. Untuk menyusun peta skala 1:5000 wilayah Indonesia diluar hutan dibutuhkan dana minimal Rp6 triliun.
Peta skala 1:5000 itu sendiri penting sebagai dasar menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah. Tanpa RDTR, maka investor akan takut menanamkan investasinya baik karena takut bencana maupun takut salah peruntukan seperti kasus Meikarta.
