JAKARTA, MENARA62.COM– Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan The Managing Global Governance Programme of the German Development Institute (DIE/MGG) sosialisasikan Voluntary Sustainability Standard (VSS) atau standar keberlanjutan sukarela. Ini adalah upaya BSN untuk mendorong semua pihak menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Forum ini melibatkan peserta tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga peserta dari luar negeri seperti dari Jerman, India, Cina, Filipina, dan Mexico,” kata Kepala BSN Bambang Prasetya, Rabu (28/11).
Mereka terdiri atas perwakilan dari industri, asosiasi, pemerintah, Badan LSM/NGO, Voluntary Sustainability Standard Development Organization dan akademisi.
Menurut Bambang implementasi SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela. SNI dapat diberlakukan wajib jika dimasukkan ke dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh menteri atau lembaga pemerintah lainnya.
Tetapi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 3, salah satu tujuan dari standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen, bisnis, pekerja dan masyarakat serta negara dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. Tujuan ini sangat sejalan dengan Sustainability Standars. Karena itu penerapan SNI menjadi sangat penting dan strategis termasuk dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Bambang menyampaikan bahwa SNI dapat dikembangkan oleh siapa saja.
“Kami menyambut semua pihak dari seluruh Indonesia untuk mengusulkan dan mengembangkan SNI bersama-sama. Tidak ada pengecualian atau eksklusivitas untuk standar apapun,” ujarnya.
Bambang pun berharap para pemangku kepentingan dapat mengintegrasikan sustainability standars sehingga dapat menghilangkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh para pemangku kepentingan ketika mengimplementasikannya SDGs.
SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di ranah standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN telah mengembangkan SNI tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Sustainability standars adalah standar yang menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen, pedagang, produsen, pengecer atau penyedia layanan, terkait dengan berbagai metrik keberlanjutan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dasar, kesehatan dan keselamatan pekerja, lingkungan dampak produksi, hubungan masyarakat, perencanaan penggunaan lahan dan lain-lain. Sustainability standars memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial yang signifikan di negara-negara berkembang.
“BSN telah mengembangkan SNI yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, dan beberapa diantaranya telah diimplementasikan dengan baik, misalnya ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-suap, ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial, dan lain-lain,” ujar Bambang.
Diharapkan, forum ini dapat menjadi salah satu kontribusi BSN dalam rangka meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan nasional akan pentingnya kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai salah satu alat untuk mempromosikan perdagangan global, sekaligus terwujudnya SDGs.
