JAKARTA, MENARA62.COM – Musim panen awal tahun 2026 ini bagi Fauzi, petani asal Desa Gantar, Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi musim panen yang paling menggembirakan. Pasalnya harga gabah hasil panennya dibeli dengan harga tinggi, hal yang selama ini jarang terjadi. Biasanya jika musim panen tiba, harga gabah malah anjlok akibat stok melimpah.
“Panen kali ini tidak. Harga gabah malah naik. Ini yang benar-benar kami nggak sangka,” ujar Fauzi, Senin (4/5/2026).
Ia mengaku kenaikan harga gabah panen sudah dialami dalam dua kali masa panen terakhir ini. Pada musim panen tahun 2025, ia bisa menjual gabah dengan harga Rp700 ribu per kuintal. Lalu pada musim panen April 2026 ini, harga gabah mencapai Rp800 ribu per kuintal. “Alhamdulillah harga gabah naik, jadi kami para petani bisa menikmati hasil,” kata Fauzi.
Petani yang memiliki lahan seluas 3,5 hektar tersebut menjelaskan pada 2024, harga jual gabah paling mahal Rp400 ribu per kuintal. Dengan harga tersebut, sebenarnya hanya impas saja antara biaya menanam padi dan harga jual gabah.
“Waktu harga gabah satu kuintal hanya Rp400 ribu, kita istilahnya nggak dapat apa-apa, cuma dapat lelahnya. Sekarang bisa dapat untung,” ujar Fauzi.
Untuk sekali panen, Fauzi rata-rata bisa mendapatkan hasil sekitar 30 ton gabah jenis padi Ciherang. Jika harganya satu kuintal Rp800 ribu, maka untuk sekali panen tahun ini ia bisa mengantongi kurang lebih Rp240 juta. “Untuk konsumsi sehari-hari kita sisakan sedikit,” tambahnya.
Nilai Rp240 juta tersebut diakui memang bukan keuntungan bersih. Karena ia harus mengeluarkan biaya untuk mengolah sawah hingga masa panen tiba yang nilainya juga tidak sedikit. “Untuk traktor, pupuk juga panen, jumlahnya lumayan. Tandur atau tanam padi misalnya, untuk satu bahu atau 700 meter persegi ongkosnya Rp1,2 juta dan biaya panennya sekitar Rp3,5 juta. Tapi kalau sekarang sih kita untung,” lanjutnya.
Ia sendiri menjual padinya ke pengepul yang memang sudah langganan setiap panen. Meski ke pengepul, harga pembelian tergolong tinggi. Pengepul tidak berani ambil risiko dengan membeli harga gabah di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Bulog. “Kalau pengepul beli dengan harga murah, kami bisa alihkan ke Bulog yang jelas-jelas beli dengan harga tinggi,” tegas Fauzi.
Kegembiraan serupa juga dialami Ahmad, petani asal Kebumen. Gabah yang dijual harganya mencapai Rp7.300 per kg. Dengan harga gabah seperti itu, ia masih bisa mendapatkan selisih keuntungan meski sedikit dari total biaya menanam padi.
“Biasanya saya malah tekor. Buat sewa mesin traktor, bayar buruh tani saja per orang per hari bisa Rp75 ribu sampai Rp80 ribu. Belum beli pupuk dan lainnya. Total bisa habis 16 juta rupiah sekali musim tanam. Tetapi giliran panen, hasil panen dijual nggak sampai 15 juta rupiah. Tapi itu dulu, sekarang sudah bagus harganya,” katanya.
Ia mengaku hampir setiap panen menjual separuh hasil panennya ke penggilingan padi lokal yang keliling kampung pada musim panen tiba. Sebagian hasil panen lainnya disimpan untuk konsumsi sehari-hari dan untuk benih musim tanam selanjutnya.
Penetapan harga beli gabah yang tinggi oleh Bulog tersebut membuat petani menjadi lebih bersemangat. “Petani jadi semangat karena memang hasil kerjanya dihargai oleh pemerintah,” lanjut Ahmad.
Survei BPS Jadi Bukti
Naiknya harga gabah di tingkat petani tersebut juga dibuktikan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan tahun 2025 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan rerata harga pembelian gabah sepanjang tahun 2025, tidak pernah mengalami harga di bawah Rp6.500 per kilogram (kg). BPS mencatat harga paling rendah terjadi pada April 2025 dengan rerata Rp6.712 per kg. Sementara rerata harga pembelian gabah selama setahun di 2025 berada di level Rp7.081 per kg.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam keterangan persnya menyebutkan pada awal Februari 2026, kondisi harga gabah di tingkat petani secara nasional juga terpantau stabil dan berada pada level yang menguntungkan petani. Berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat sebesar Rp6.790 per kg, berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg.
“Serapan gabah awal 2026 ini meningkat pesat. Kami terima kasih pada Dirut Bulog dan seluruh Direksi. Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini naik jadi 112 ribu ton. Itu artinya naik 700 persen di Januari,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
Capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut lanjut Amran, menjadi realisasi tertinggi di awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, realisasi serapan pada Januari dan Februari 2025 masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 17,11 ribu ton. Peningkatan serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional.
BPS mencatat total produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton atau naik 1,39 juta ton dibandingkan periode sama di 2025.
Serap Gabah Petani untuk Perkuat CBP
Perum Bulog sendiri sejak terbitnya Keputusan Bapanas nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras tertanggal 15 Januari 2025 secara aktif membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Alokasi dana APBN untuk mendukung penugasan kepada Bulog terkait pengadaan dan pemeliharaan stok gabah serta beras nasional tersebut mencapai Rp22,7 triliun.
“Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, mencegah jatuhnya harga di tingkat petani, dan memperkuat cadangan beras pemerintah,” tegas Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan persnya.
Selain stabilisasi harga, penetapan HPP GKP yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan. “Bulog memastikan hasil panen petani dapat terserap secara optimal sekaligus beras tersedia bagi masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau,” lanjutnya.
Diakui Rizal, kebijakan pembelian HPP gabah petani senilai Rp6.500 per kg tersebut berhasil memperkokoh stok beras pemerintah (CBP) di gudang-gudang Bulog secara impresif. Stok CBP April 2026 yang telah menyentuh angka 4,5 juta ton menandakan peningkatan pesat hingga 507,5 persen dibandingkan CBP pada awal April 2024 yang kala itu berada di 740,7 ribu ton.
Sementara apabila dibandingkan terhadap stok CBP awal April 2025, stok CBP pada April tahun 2026 ini telah berhasil ditingkatkan hingga 85,6 persen. Adapun stok CBP pada minggu pertama April tahun 2025 saat itu tercatat berada di angka 2,42 juta ton.
Rizal mengungkapkan sampai awal Mei ini, stok CBP di gudang-gudang Bulog sudah berada di angka 5,2 juta ton. Ini merupakan stok CBP tertinggi dalam sejarah pangan bangsa Indonesia.
Jutaan ton beras CBP tersebut tersimpan dengan aman pada jaringan pergudangan yang luas dengan total 1.540 gudang milik Bulog dan 1.254 gudang non-Bulog yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk 11 titik gudang baru di wilayah Sulawesi, guna memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi pangan nasional.
Menurut Rizal, stok CBP ini memiliki fungsi yang strategis dan krusial dalam persoalan pangan di Indonesia, khususnya beras. Mengapa? Alasan pertama, stok CBP yang kuat, dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan intervensi harga beras di pasaran secara massif guna menekan fluktuasi harga beras. Bentuk intervensi ini bisa dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan tanggap darurat bencana.
Ia mengambil contoh ketika harga beras mengalami kenaikan pada awal 2026 akibat naiknya harga beras di penggilingan, rata-rata sebesar 0,75 secara bulanan menjadi Rp13.588 per kg dari Rp13.488 per kg pada Desember 2025. Pemerintah menggunakan CBP untuk menjaga kestabilan harga komoditas beras di pasaran agar tidak melonjak drastis.
“Melalui intervensi pemerintah berupa beras SPHP, kenaikan harga beras di pasaran bisa dikendalikan. Ada kenaikan tetapi sangat kecil karena memang kita gelontorkan beras murah SPHP,” tegasnya.
Alasan kedua, stok CBP yang kokoh dapat mengatasi tantangan geopolitik yang sedang memanas saat ini. Konflik internasional telah memicu disrupsi rantai pasok dan mendorong lonjakan harga komoditas global, seperti yang dilaporkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Dengan stok CBP yang kuat, maka ketergantungan terhadap pangan impor bisa diminimalisir.
“Kita bersyukur pada pada awal 2026, Indonesia telah berhasil mengakhiri ketergantungan impor beras melalui swasembada beras, bahkan kini mampu mengubah posisi menjadi negara pengekspor beras,” terangnya.
Alasan ketiga, stok CBP penting untuk menghadapi potensi dampak fenomena El Nino beberapa bulan ke depan. Peningkatan suhu global dan El Nino mengganggu pola curah hujan, menurunkan hasil panen, serta mempercepat evapotranspirasi yang mengurangi ketersediaan air.
“CBP ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan disalurkan kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat jika terjadi gagal panen atau kerawanan pangan akibat fenomena iklim,” katanya.
Alasan keempat, stok CBP merupakan instrumen utama pemerintah untuk mendukung tiga pilar ketahanan pangan nasional yang meliputi ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan stabilitas (stability). “Stok CBP yang kokoh merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional,” tegas Rizal.
Rizal menekankan CBP adalah jantung ketahanan pangan nasional. Karena itu, Bulog berkomitmen mengamankan stok CBP untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga komoditas pangan pokok terutama beras.
Menurut Rizal, Bulog terus bertransformasi, tak sekadar menjadi lembaga yang menyerap gabah petani, tetapi juga sebagai pengolah dan distributor pangan untuk akses pangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks seperti ini, Bulog diposisikan menjadi instrumen negara dalam menjaga keseimbangan harga, melindungi petani, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang terjangkau. (ma’sumah kurniawati)
