Jakarta, Menara62.com – Vaksinasi nasional secara gratis dimulai sejak bulan Januari 2021. Tenaga kesehatan dan beberapa pemberi pelayanan publik telah diberikan vaksin Covid-19 yang menjadi prioritas utama.
Tantangan kedepan adalah bagaimana semua stakeholder menyukseskan pelaksanaan vaksinasi sehingga herd immunity dapat tercapai sesuai target waktu serta hal apa saja yang perlu dipersiapkan pasca pelaksanaan vaksin ditinjau dari pemberi pelayanan publik dan dari perspektif masyarakat.
Untuk maksud tersebut, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Nunukan melakukan webinar ngabuburit dengan teman “Setelah Vaksin Apa? (Strategi dan Kebijakan Pemerintah pasca Vaksin)”.
Kegiatan webinar dilaksanakan secara hybrid dengan pembicara dan moderator berada di berbagai lokasi yang berbeda. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden, Dr. M. Fadjroel Rachman dan Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmidzi online dari Jakarta, Ibu Nurmia dari Dinas Kesehatan kabupaten di Nunukan, serta Rifky Tenribali Eshanasir dari Jepang.
Dalam sambutannya, Ketua PDGI Nunukan, drg. M. Janur Ihsan menjelaskan bahwa kegiatan webinar ini berawal dari keresahan masyarakat tentang covid, vaksin, dan apa yang terjadi setelah vaksin.
“Masyarakat berharap agar covid ini segera hilang dan kita kembali ke kehidupan normal” ungkap Janur.
Fadjroel Rachman sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi dengan sangat baik PDGI Nunukan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, Fadjroel menyampaikan bahwa vaksin tahap pertama dengan sasaran tenaga kesehatan sudah selesai 100%, namun demikian tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. “Perlu diketahui bahwa target vaksin covid 19 adalah 70% total populasi yaitu 181 juta jiwa dengan total anggaran (estimasi kemenkeu) sebesar 73-74 Triliun rupiah. Sedangkan total penerima per 19 April 2021 mencapai 10.9 juta jiwa,” ungkap Fadjroel.
Fadjroel juga menyampaikan arahan presiden bahwa kita harus mampu membajak pandemi ini. “Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita harus mampu membajak pandemi sebagai lompatan dari pembangunan nasional dengan tetap produktif di atas kedisiplinan protokol kesehatan”.
Lebih jauh Fadjroel menjelaskan bahwa ada 3 pilar pengelolaan pandemi, yakni: disiplin protokol kesehatan, vaksinasi, dan penanganan kesehatan dengan pembentukan Rumah Sakit rujukan di semua daerah di Indonesia. Cara penularan virus corona hanya bisa dicegah melalui kedisiplinan protokol kesehatan.
“Upaya mengatasi masalah kedisiplinan dalam protokol kesehatan harus ditopang oleh kerja pentahelix. Semua pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, tokoh pendidikan, mahasiswa, keagamaan, media, sektor swasta, dan tentu petugas kesehatan harus bergotong royong” lanjut Fadjroel.
Pemateri kedua, Nurmia, M.Kes (Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan) menjelaskan tentang strategi Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Nunukan. Strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 yang terjangkau dan menjangkau masyarakat di wilayah sulit, serta peningkatan kualitas pelayanan Vaksinasi Covid-19 melalui petugas yang terlatih, pemberian pelayanan vaksin yang benar serta tersedianya logistik / vaksin saat vaksinasi. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan menggerakan masyarakat untuk mau dan mampu menjangkau vaksinasi serta memperkuat pendataan sasaran vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Nunukan.
“Kabupaten Nunukan telah mengikuti pelatihan vaksinator dengan 3 tahap yang terdiri dari 21 faskes yang menjadi pelaksana vaksinasi covid-19 yang terdiri dari 1 RSUD Nunukan, 1 RSP Sebatik, 17 Puskesmas dan 2 klinik (Klinik Polres dan Klinik KKP (Kesehatan Pelabuhan)” ujar Nurmia.
Nurmia juga menjelaskan tentang permasalahan vaksinasi Covid-19 di Nunukan yang belum optimal. Adapun permasalahan tersebut diantaranya: Kabupaten Nunukan masih memiliki wilayah sulit dijangkau, masih terdapat wilayah dengan listrik kurang dari 24 jam, masih ada Puskesmas yang penyimpanan vaksin dengan suhu yang tidak normal, terbatasnya jumlah vaksin yang didistribusikan ke Kabupaten Nunukan, serta tidak sinkronnya perubahan juknis dengan system Pcare.
Pemateri ketiga, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.epid, membawakan materi tentang kebijakan dan strategi pemerintah di bidang kesehatan pasca vaksinasi Covid-19. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi yakni sebagai proteksi spesifik individu yang divaksin, membentuk kekebalan kelompok, dan proteksi lintas kelompok.
“Pentahapan vaksinasi Covid-19 di Indonesia terbagi menjadi 2 wave. Wave 1 dengan periode vaksinasi adalah Januari-Juni 2021 dengan sasaran: Petugas Kesehatan (1,46 juta), Lansia (21,5 juta), dan Petugas Publik (16,9 juta). Sedangkan Wave 2 dengan periode vaksinasi Juni-Desember 2021 dengan sasaran Masyarakat rentan (63,9 juta) dan Masyarakat lainnya (77,7 juta)” Ungkap Siti Nadia
Siti Nadia menambahkan, “ mengingat banyaknya varian baru dari covid 19, dimana terjadi kenaikan kasus yang diduga akibat varian baru yang diikuti dengan lockdown ketat di berbagai Negara di Eropa, maka kita tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Varian baru dari virus covid-19 yang menjadi perhatian adalah B117, D614G, L18F, E484K, dan N439K yang kemungkinan besar telah masuk di Indonesia”. Namun kalaupun ada varian baru, Menjalankan Protokol Kesehatan tetap jadi senjata ampuh melawan pandemic covid-19 ini”. Beber Siti nadia.
Lebih lanjut Siti Nadia menjelaskan 3 hal penting tentang Covid-19 ini, yakni: tidak bisa mengandalkan vaksin semata, proses vaksin memerlukan waktu untuk mencapai kekebalan kelompok, dan protokol kesehatan 3M termasuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas masih sangat diperlukan untuk pencegahan
Pemateri keempat, Rifqy Tenribali Eshanasir, menjelaskan tentang fenomena kesepian di Jepang akibat Covid-19. “Pemerintah Jepang membentuk kementerian baru beberapa waktu lalu, Kementerian Kesepian (Ministry of Loneliness & Isolation). Ini adalah respon terhadap dampak psikososial Covid-19 di negeri ini. Fenomena kesepian, mengurung diri dalam waktu lama (hikikomori) bahkan percobaan bunuh diri (terutama di kalangan perempuan) meningkat cukup tajam selama pandemi” ujar Rifqy.
Drg. Dede Asep Puralam sebagai moderator menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan sebagai upaya penanganan pandemi seperti berdiam diri di rumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, penggunaan alat pelindung kesehatan seperti masker, cuci tangan, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat) hingga vaksinasi sebagai upaya penanganan covid 19, namun demikian pandemi ini belum benar-benar hilang.
“Oleh karenanya kita menantikan strategi dan kebijakan pemerintah pasca vaksin sembari tetap melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Kita berharap dapat melewati pandemi ini dan kembali ke kehidupan normal seperti biasanya, dan saya yakin kita pasti bisa” ucap Dede.
