JAKARTA, MENARA62.COM– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat saat ini, informasi yang beredar sangatlah beragam, baik yang positif maupun negatif.
Ajakan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pondok Pesantren Muhammadiyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Selasa ( 17/10/ 2017).
“Ini yang harus kita waspadai. Media sosial kalau tidak bisa kita screening akan mempengaruhi anak-anak kita,” ucap Presiden.
Salah satu cara mewaspadai media sosial lanjut Presiden adalah dengan membangun karakter dan menanamkan nilai agama sejak dini pada anak-anak. Cara tersebut diyakini akan mempengaruhi perilaku, budaya, dan budi pekerti generasi penerus Indonesia di masa mendatang.
“Ini bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan,” ungkap Kepala Negara.
Presiden mengakui bahwa penyebaran berita bohong dan fitnah melalui media sosial tidak hanya terjadi di Indonesia. di negara lain banyak kepala negara yang mampu menguasai media mainstream tetapi tidak dapat mengendalikan media sosial.
“Televisi dan koran bisa kita kuasai tapi media sosial tidak bisa,” ujar Presiden.
Presiden mengakui bahwa media sosial di Indonesia seringkali sangat kejam. Salah satu contohnya adalah beredarnya sebuah foto hasil rekayasa di media sosial. Dalam foto itu, terpampang foto D.N. Aidit dan dirinya pada tahun 1955.
“Saya tahun 1955 belum lahir. Kalau orang tidak bisa menyaring kan bisa percaya. Ini maunya apa? Maunya membangun informasi yang dikelirukan,” ujar Presiden.
Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar pondok pesantren ikut serta bersama pemerintah memberikan pendidikan dan pemahaman dalam berperilaku positif di media sosial.
“Mestinya pondok pesantren memberikan pemahaman yang benar kepada anak didik, santri,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
