JAKARTA, MENARA62.COM — Sabtu (13/1/2018), Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi harga beras. Hingga kini yang hingga saat ini masih buruk. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.
“Pemerintah harus mampu membuktikan, bahwa kisruh harga beras ini bukan kesengajaan. Adanya kesalahan data atau dugaan mafia impor beras harus ditepis pemerintah dengan bukti adanya kestabilan harga beras di pasar dan masyarakat,” ujar politisi PKS ini.
Legislator PKS dari Sulawesi Selatan II ini mengungkapkan, partainya sudah membuat rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu akan disampaikan pada rapat kerja pemerintah dengan DPR, melalui komisi IV yang membidangi masalah pertanian. Di komisi IV ada bahasan beras dan Komisi VI yang membidangi masalah perdagangan.
Pandangan ini perlu disampaikan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan solutif untuk menghindari dampak yang lebih luas.
