JAKARTA, MENARA62.COM – Integrasikan semua data, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan meluncurkan program Jakarta Satu. Sistem pemantauan terintegrasi di jajaran provinsi ini rencananya diluncurkan besok Kamis (18/01).
“Program ini akan mengintegrasikan semua data yang ada di jajaran Pemprov DKI. Jakarta Satu maksudnya adalah Satu Peta, Satu Data, dan Satu Kebijakan,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/01/2018).
Dalam pelaksanaan sistem tersebut, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan pihak lain, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada tahap pertama, Sistem Jakarta Satu akan diterapkan di Kecamatan Gambir. Terdapat empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilibatkan.
Keempat SKPD itu, antara lain Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BKRD) serta Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta.
“Jadi, nanti data dasar akan disusun oleh Dinas CKTRP. Kemudian diintegrasikan dengan data kependudukan, pajak dan retribusi, serta data air. Ini baru fase awal,” ujar Anies.
Lebih lanjut, dia menuturkan melalui Jakarta Satu, maka kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI dapat dilakukan secara konsisten karena berdasarkan pada kesamaan data dan informasi.
“Sistem Jakarta Satu itu merupakan salah satu contoh perubahan Kota Jakarta menuju good governance. Sistem itu masih bisa terus diperluas lagi,” tutur Anies.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut baik kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam sistem Jakarta Satu. Selain melakukan penindakan, pihaknya juga memiliki tugas dalam pencegahan korupsi.
“Melalui sistem Jakarta Satu, kami berharap tindak korupsi di jajaran pemerintah daerah dapat dicegah secara efektif. Kami juga berhaap sistem ini dapat menjadi model pencegahan korupsi di daerah lainnya,” ungkap Saut.
