27.4 C
Jakarta

Komisi X DPR RI: Gerakan Literasi Harus Menjadi Dominasi Pemerintah

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintah harus mengambil peran besar dalam bidang perpustakaan dan gerakan literasi dan bukan sebaliknya menyerahkan kepada partisipasi publik sebesar-besarnya. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat menjadi pembicara pada Rakornas Perpustakaan Tahun 2021, Senin (22/3/2021),.

Dalam paparannya, Syaiful Huda mengakui saat ini gerakan literasi masih banyak dilakukan oleh publik. Pemerintah dengan segala keterbatasannya belum mampu untuk mengambil porsi besar dalam bidang perpustakaan dan literasi publik. Dalam jangka menengah dan panjang, situasi seperti ini tentu tidak baik.

“Idealnya, pemerintah 70 persen dan sisanya 30 persen kita buka untuk pertisipasi publik,” kata Syaiful Huda.

Porsi besar peran pemerintah dalam bidang perpustakaan dan literasi tersebut lanjut Saeful Huda memiliki alasan yang kuat. Salah satunya bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses literasi, punya hak untuk terpenuhinya kebutuhan mencerdaskan kehidupannya.

“Dalam konsteks inilah saya jadikan momentum autokritik didalam tubuh parlemen  yang sampai saat ini belum maksimal dan pada level  pem yang blm ada kesepakatan menyeluruh dari stakeholder terkait bidang perpustakaan untuk menjadi prioritas,” tambahnya.

Menurutnya pembangunan perpustakan dan gerakan literasi harus menjadi terobosan ditengah semua yang kini serba terbatas akibat krisis bidang kesehatan. Dan ini telah dilakukan oleh Perspustakaan Nasional dibawah kepemimpinan Syarif Bando. Dengan segala keterbatasannya terutama dalam hal anggaran, Perpustakaan Nasional terus saja melakukan insiatif dan terobosan guna meningkatkan literasi masyarakat dan kecintaan masyarakat terhadap budaya membaca.

Dalam kesempatan tersebut Syaiful Huda juga mengajak semua pihak untuk tidak henti-hentinya menyalakan lilin, menjaga api semangat dan bergandengan tangan untuk mencari alternative dan berbagai terobosan dibidang perpustakaan dan gerakan literasi. Sebab diakui pemerintah hingga saat ini belum memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri.

Lebih lanjut, Saeful Huda berharap bahwa ke depan perpustakaan akan semakin banyak hadir mendekati masyarakat, berdiri di jantung-jantung aktivitas masyarakat sehingga perpustakaan akan semakin mudah diakses oleh publik. Terlebih di tengah pelaksanaan PJJ yang menurut survey hanya memiliki efektivitas belajar sekitar 30 hingga 40 persen. Tanpa kehadiran perpustakaan yang semakin dekat ke tengah masyarakat maka learning loss atau siswa kehilangan proses belajarnya akan semakin tak terhindarkan.

“Buku harus masuk ke rumah-rumah untuk menyelesaikan darurat pembelajaran,” tutup Syaiful Huda.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!