Tiba di Surabaya saya disuguhi berita menarik. Tentang protes wakil ketua DPRD yang mogok bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Gara-gara Pemkot Surabaya menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan hingga dua kali lipat.
Untuk membiayai pembangunan kota, Pemkot memang gencar mengumpulkan pendapatan asli daerah. Salah satunya: PBB itu. Agar PBB-nya meningkat, Pemkot menaikkan NJOP tanah dan bangunan warga. Kenaikannya itu yang diprotes. Karena dianggap keterlaluan tingginya. Sampai 200 persen!
Menurut berita “Jawa Pos”, sejak kenaikan NJOP itu, banyak warga Surabaya yang enggan bayar PBB. Aden Darmawan yang Wakil Ketua DPRD Surabaya, salah satunya.
“Bukan karena saya tidak punya uang. Tapi saya menyuarakan aspirasi warga Surabaya yang merasa kenaikan PBB ini tidak adil,” kata Aden.
Pemkot bukannya tidak mendengar keluhan warganya. Buktinya, Pemkot menyiapkan mekanisme keberatan dan keringanan. Namun, Aden masih mempersoalkan. Karena potongan pajaknya ternyata cuma Rp 30 ribu. Dari nilai pajak Rp 5 juta.
Problem Pemkot Surabaya, sebenarnya juga pernah terjadi di tempat lain. Salah satunya di DKI Jakarta. Saat menjabat sebagai gubernur, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), menaikkan NJOP tanah dan bangunan warga sangat tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan PAD. Masyarakat pun protes. Karena kenaikan yang dinilai tidak masuk akal.
Sumber PAD sebenarnya tidak hanya PBB. Masih banyak sumber yang bisa dikelola. Misalnya: retribusi parkir dan pajak hotel dan restoran.
Untuk dua sumber itu, Ahok menerapkan kebijakan yang tepat. Retribusi parkir yang selama ini dikelola secara manual, melalui setoran juru parkir, diubah menjadi digital. Menggunakan aplikasi parkir meter.
Transaksi hotel dan restoran juga diintegrasikan dengan sistem perpajakan. Semua transaksi parkir, hotel dan restoran termonitor secara otomatis. Dengan dukungan jaringan internet yang memadai.
Secara matematika, mengelola retribusi parkir dan hotel serta rumah makan lebih berpotensi ketimbang PBB. Karena frekuensi transaksi parkir, menginap dan makan jauh lebih tinggi dibanding PBB, yang hanya setahun sekali. Sebesar-besarnya kenaikan perolehan PBB dalam setahun di Surabaya, adalah dua kali lipat dari NJOP lama.
Awal bulan Maret ini, saya ke Pontianak. Sempat ngopi di Cafe Botani. Yang konon cafe terbaik di Ibukota Kalimantan Barat itu. Saat membayar, kasir melayani dengan aplikasi kasir. Yang front end-nya berupa tab mini.
Aplikasi kasir termasuk yang sangat popular di Indonesia. Hampir semua modern store dan restoran berjaringan waralaba menggunakannya. Aplikasi ini memudahkan dalam pengontrolan transaksi dan stok. Terutama di outlet yang jauh dari kantor pusatnya.
Saya membayangkan, kalau aplikasi ini ada di semua hotel dan rumah makan di Surabaya, kemudian diintegrasikan dengan sistem retribusi, tentu Bu Risma (walikota Surabaya) tentu tidak perlu menaikkan PBB hingga dua kali lipatnya.
