Pandangan tersebut mengemuka dalam focus group discussion (FGD) bertema “Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi: Mengembalikan Kedaulatan Migas dan Memastikan Pengelolaannya sesuai Konstitusi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”. Forum yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah itu berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan pembahasan RUU Migas harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola industri migas agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Penetapan Pertamina sebagai BUK Migas dapat mengintegrasikan pengelolaan sektor hulu dan hilir, sekaligus mengurangi fragmentasi kelembagaan dan duplikasi biaya,” kata Arie.
Menurutnya, integrasi tersebut harus disertai pemisahan fungsi pengelolaan kontrak kerja sama atas nama negara dari fungsi operasional bisnis Pertamina. Pemisahan ini penting untuk menjaga profesionalisme, memperkuat pengawasan, dan mencegah konflik kepentingan.
Arie menegaskan, pembenahan tata kelola migas harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut mencakup peningkatan produksi dan cadangan migas, efisiensi rantai pasok, serta keterjangkauan harga energi. FSPPB juga menolak pelepasan aset strategis energi yang dinilai berpotensi melemahkan kemampuan nasional dalam mengelola sektor tersebut.
Muhammadiyah: RUU Migas Harus Berbasis Konstitusi
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa pengelolaan migas harus berpijak pada konstitusi, ilmu pengetahuan, dan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, penyusunan regulasi migas harus melibatkan masyarakat secara bermakna serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
Busyro menjelaskan bahwa gerakan Muhammadiyah mengintegrasikan agenda keagamaan dan kebangsaan melalui aksi nyata. Gerakan profetik yang mencakup liberasi, humanisasi, dan transendensi menjadi landasan untuk mengawal kebijakan publik agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
“Gerakan profetik Muhammadiyah bukan sekadar wacana keagamaan, melainkan harus hadir dalam kehidupan kebangsaan melalui upaya membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, memanusiakan manusia, dan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan negara,” demikian pokok pemikiran Busyro dalam forum tersebut.
Ia mengingatkan bahwa proses legislasi yang berlangsung cepat tanpa kajian memadai dan partisipasi publik berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan RUU Migas harus membuka ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, pekerja, dan kelompok terdampak untuk menyampaikan pandangan.
Selain itu, pembahasan regulasi tersebut perlu memperhitungkan keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak kegiatan industri ekstraktif.
Muhammadiyah akan menginventarisasi pasal-pasal dalam RUU Migas 2026 yang dinilai bertentangan dengan konstitusi atau tidak berpihak pada kemakmuran rakyat. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi DPR dan pemerintah.
Busyro juga menekankan pentingnya riset dalam merumuskan sikap organisasi. Pengalaman Muhammadiyah mengawal kebijakan melalui mekanisme uji materi (judicial review) terhadap sejumlah undang-undang merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam menjaga konstitusi dan mengawasi penyelenggaraan negara.
Kepastian Hukum dan Ketahanan Energi
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember sekaligus mantan anggota Dewan Energi Nasional, Mukhtasor, menilai minyak dan gas bumi masih memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang. Karena itu, agenda transisi energi perlu mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan sumber daya migas domestik.
Mukhtasor juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pelaku industri dan investor. Menurutnya, kebijakan energi harus mendukung pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri nasional.
Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan dalam RUU Migas harus memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab setiap pihak. Tata kelola yang jelas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan migas sekaligus menjaga kepentingan negara dan masyarakat.
FGD tersebut juga menghadirkan Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho. Keterlibatan pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembahasan RUU Migas di DPR dan pemerintah.
MHH PP Muhammadiyah berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat digunakan dalam proses legislasi. Melalui kolaborasi dan semangat ta’awun, Muhammadiyah berupaya mengawal pembentukan regulasi migas yang konstitusional, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
