29.1 C
Jakarta

Pemda Perlu Susun Anggaran Yang Responsive Gender

Baca Juga:

BATAM, MENARA62.COM– Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan anggaran yang responsive gender. Hal tersebut penting agar program percepatan pengarus utamaan gender (PUG) bisa dilakukan dengan baik.

“Perencanaan dan pengganggaran yang responsive gender menjadi salah satu rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis atau Rakortek 2017 untuk wilayah Indonesia barat,” kata Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Niken Kiswandari, Rabu (12/04/2017).

Selain itu Rakortek juga merekomendasikan   sosialisasi dan advokasi PUG, penguatan kerangka regulasi PPRG yang lebih komperhensif, peningkatan kapasitas SDM terkait pelaksanaan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender ); pengintegerasian gender dalam perencanaan dan penganggaran, pengintegerasian isu gender dalam program/kegiatan. Kemudian terkait kebijakan daerah, terutama penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pengentasan kemiskinan dan penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak, serta penghapusan perdagangan orang.

Menurut Niken,  pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pengarusutamaan gender tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perlu bermitra dengan lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.

“Organisasi-organisasi tersebut masing-masing memiliki jejaring yang menjangkau hingga wilayah akar rumput (grassroots), sehingga akan menjadi mitra yang strategis pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa  pelaksanaan pengarusutamaan gender bukan hanya pada hulunya saja, melainkan juga dengan hilirnya. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling membantu, bersinergi, professional dan terpadu. Sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia.

“Ini bisa diawali dengan implementasi rekomendasi dan langkah konkrit di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Niken.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!