29.2 C
Jakarta

PKS Minta Korelasi Tugas AFPI dengan Satgas Waspada Investasi OJK Dipertegas

Must read

Kantongi Gold Play Button, RAJA IT Bagi Bagi 1000 Nasi Box

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kata Subscribers saat ini menjadi tidak asing lagi, dikarenakan semakin banyaknya pengguna Youtube. Jumlah pelanggan atau subscribers di Youtube, bisa menjadi...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-7 )

Tentang Kakaknya Rohman yang  “Luar Biasa”. Rohman (13)  mempunyai kakak. Fauzan namanya. Kini 21 tahun kurang beberapa bulan. Karena Fauzan lahir 16 Juli 2000. Lahir...

BPSDMP Ajak Taruna Jadikan Sadar Keamanan Transportasi sebagai “Way of Life”

JAKARTA, MENARA62.COM -- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) kembali menggelar Ambassadorial Lecture secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan wawasan internasional tentang...

DPTD PKS Jakpus 2020-2025 Resmi Dilantik

JAKARTA, MENARA62.COM - Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Jakarta Pusat, periode 2020-2025, Sabtu (27/2/2021). ...

JAKARTA, MENARA62.COM – Komisi XI DPR RI melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan AFPI (Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia) pada Kamis (14/1/2021) di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta. AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Dalam rapat dengan topik Masukan Mengenai Financial Technology di Indonesia ini, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatannya. Pertama  terkait dengan tugas dan fungsi AFPI. Ia menyoroti  keberadaan AFPI yang langsung ditunjuk oleh OJK untuk menjembatani, memberikan edukasi, dan mendorong agar FinTech yang bermunculan di tengah masyarakat  mendaftar di OJK. Selain itu, AFPI memiliki tugas terkait dengan perlindungan konsumen. Sementara itu, OJK juga memiliki Satgas Waspada Investasi yang sudah banyak membekukan FinTech sampai sekitar 2000 an. Dengan kondisi ini, Anis meminta agar korelasi, sinergi dan fungsi dari AFPI dan Satgas Waspada Investasi, perlu diperjelas.

Menyampaikan catatan keduanya, ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini mengungkap fakta di tengah masyarakat terkait dengan FinTech dan Pinjol (Pinjaman Online). Ia menyatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Jarang diantara mereka yang berfikir panjang dan tidak menggali informasi lebih banyak tentang tawaran pinjaman yang diberikan. Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan kemudahan akses. Termasuk dalam memanfaatkan pinjaman online yang penawarannya dilakukan dengan akses yang sangat mudah yaitu melalui sms dan telefon. Anis meminta, AFPI melakukan tugasnya lebih massif dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dari pinjol yang seringkali merugikan.

“Disinilah peran AFPI melindungi konsumen dari ketidaktahuan terhadap FinTech yang ilegal atau Pinjol tadi. Jangan sampai FinTech illegal tersebut memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat,” ujar Anis.

Selanjutnya, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyampaikan pandangannya terkait potensi yang dimiliki AFPI yang menurutnya bisa dioptimalkan.  Menurut Anis, FinTech yang berkumpul di AFPI, dapat melakukan langkah-langkah besar apalagi di masa pandemi ini. Disaat pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan kegiatan tatap muka, FinTech bisa memanfaatkan akses digital untuk melakukan aktivitas dengan masyarakat. Banyaknya kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana untuk permodalan terutama kalangan UMKM, seharusnya dijadikan peluang pengembangan FinTech yang sehat.

“Sinergi dengan pengembangan program FinTech yang sehat, AFPI melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui mana saja FinTech yang sehat dan tidak merugikan mereka,”tegas Anis.

Catatan terakhir dari politisi senior PKS ini, mengenai aspek perlindungan konsumen. Ia menilai masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman, namun tidak bisa melakukan akses kepada layanan perbankan.

“Masih banyak masyarakat kita yang unbankable. Ini menjadi tantangan untuk FinTech. Jika FinTech sehat, legal, bisa betul betul membantu, maka jangkaulah masyarakat dengan akses langsung kepada mereka,” tuturnya.

Ia pun menekankan bahwa catatan-catatan yang diberikan dimaksudkan agar peran AFPI lebih terlihat, terutama dalam melakukan edukasi kepada masyarakat sebagaimana wewenang yang diberikan OJK.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

Kantongi Gold Play Button, RAJA IT Bagi Bagi 1000 Nasi Box

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kata Subscribers saat ini menjadi tidak asing lagi, dikarenakan semakin banyaknya pengguna Youtube. Jumlah pelanggan atau subscribers di Youtube, bisa menjadi...

Rembulan di Atas Bukit Pajangan (bagian ke-7 )

Tentang Kakaknya Rohman yang  “Luar Biasa”. Rohman (13)  mempunyai kakak. Fauzan namanya. Kini 21 tahun kurang beberapa bulan. Karena Fauzan lahir 16 Juli 2000. Lahir...

BPSDMP Ajak Taruna Jadikan Sadar Keamanan Transportasi sebagai “Way of Life”

JAKARTA, MENARA62.COM -- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) kembali menggelar Ambassadorial Lecture secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan wawasan internasional tentang...

DPTD PKS Jakpus 2020-2025 Resmi Dilantik

JAKARTA, MENARA62.COM - Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Jakarta Pusat, periode 2020-2025, Sabtu (27/2/2021). ...

UNKRIS akan Sertakan Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa dalam PKM 2021 Kemendikbud

JAKARTA, MENARA62.COM – Kampus Universitas Krisnadwipayana (Unkris) terus menjaring ide-ide kreatif dan inovatif mahasiswa dari berbagai fakultas. Ide yang paling kreatif dan inovatif tersebut...