JAKARTA, MENARA62.COM –RUU Cipta kerja bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi banyak proses kejanggalan. “Dan ini yang memprihatinkan,” ujar Prof Rokhmin Dahuri, menteri kelautan dan perikanan 2001-2004, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Sabtu (5/9/2020).
Rokhmin yang juga politisi PDI-P ini juga mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Diantaranya soal kemiskinan yang terjadi saat ini. Menurutnya, penetapan garis kemiskinan yang dilakuan saat ini masih tidak logi.
“Masalah kesenjangan kita terburuk keempat di dunia. Belum lagi gizi buruk yang dialami anak-anak kita,” ujarnya yang memaparkan sejumlah data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pertumbuhan itu akan terjadi kalau ada stabilitas. Sementara saat ini, menurut Rokhmin, tidak banyak yang tidak stabil dan kemunafikan yang terjadi saat ini.
Salah satu kemunafikan itu, menurut Rokhmin, di dunia perikanan, nelayan menghadapi ongkos produksi yang cukup mahal. Mereka tidak bisa membeli peralatan nelayan secara langsung.
“Belum lagi perhitungan bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, sangat tidak adil,” ujarnya.
Rokhmin juga mengingatkan tentang banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam menangani dunia kelautan, terutama nelayan di Indonesia.
