BEKASI, MENARA62.COM – Mengawali Tahun Ajaran 2022/2023, Universitas Krisnadwipayana (Unkris) menggelar kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) secara luring di kampus Jatiwaringin, Bekasi. Kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari tersebut, dibuka resmi oleh Rektor Unkris Dr Ir Ayub Muktiono pada Senin (5/9/2022).
PKKMB bertema ‘Sinergi Patriot Lestarikan Budaya’ tersebut menghadirkan empat narasumber yakni Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Doni Monardo, Mantan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ali Johardi, SH,MH, Warek 3 Unkris Dr Parbuntian Sinaga dan Ketua LPKK Unkris Dr Susetya Herawati.
Dalam paparannya, Warek 3 Unkris Parbuntian Sinaga mengatakan Unkris berdiri terispirasi dari tokoh pewayangan Krisnadwipayana. Sebagai seorang resi atau begawan yang memiliki ilmu pengetahuan lahir batin yang tinggi, pengabdian Krisnadwipayana yang dengan gigih mendidik keluarga Bharata menjadi Satria Pinandita di Gunung Sapto Argo, menjadi inspirasi luar biasa bagi semua orang untuk bisa meneladaninya dalam hal kegigihannya mendidik generasi muda.
“Itulah yang kemudian mendorong para pendiri Unkris untuk mengabadikan nama Krisnadwipayana menjadi nama Lembaga Pendidikan tinggi dengan nama Universitas Krisnadwipayana,” kata Parbuntian Sinaga, Senin (5/9/2022).
Unkris berdiri pada bulan Februari 1952 oleh Hartono sebagai Cabang Jakarta dari konsulat Balai Perguruan Krisnadwipayana yang berpusat di Bandung. Konsulat tersebut menyelenggarakan kuliah tertulis jurusan hukum, serta membuka beberapa sekolah menengah dan sekolah kejuruan di Kebayoran, Serang dan Tangerang. Untuk menampung aspirasi pembangunan guna mengisi kemerdekaan, di Kota Bandung didirikan Badan Usaha Rakyat yang dirintis oleh bekas pejuang R.I. Badan usaha tersebut antara lain mempunyai program dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta sebagai sarana operasionalnya dibentuk Balai Perguruan Krisnadwipayana.
Balai Perguruan tersebut terus berkembang, kemudian dibentuk Perguruan Tinggi Krisnadwipayana yang mempunyai 2 Fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Ekonomi, perkuliahan dilaksanakan secara lisan di Jalan Abon Nomor 3 Bandung. Selain kuliah lisan diadakan juga kuliah tertulis yang diikuti oleh tidak kurang dari 1200 Mahasiswa dari segenap pelosok tanah air seperti Ujung Pandang, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Palembang, Surabaya, Semarang dan Kupang.
Pada beberapa kota diadakan Perwakilan/Konsulat yang menampung/menyalurkan kuliah-kuliah tertulis tersebut. “Beberapa konsulat tersebut kemudian ada yang menjadi embrio Perguruan Tinggi di kota/daerah yang akhirnya ada yang berkembang menjadi Universitas Negeri,” jelas Parbuntian.
Atas desakan para mahasiswa, didirikan Akademi Hukum Sosial Krisnadwipayana di Jakarta yang memberikan kuliah secara lisan di bawah pimpinan Dr. R. Sadikun. Akademi tersebut dibuka resmi pada tanggal 1 April 1952 dengan diikuti oleh sekitar 300 Mahasiswa dengan menyewa gedung Adhuc-staat yang sekarang menjadi kantor Bappenas.
Untuk memenuhi permintaan para mahasiswa, maka pada tanggal 1 Juli 1952 Akademi Hukum dan Sosial diubah menjadi Fakultas Hukum/Sosial. Di samping itu mengingat minat dan desakan masyarakat, maka pada tanggal 1 Juli 1952 didirikan juga Fakultas Ekonomi di bawah pimpinan Oeng Eng Die. Untuk menyelenggarakan sebagian perkuliahan Fakultas Ekonomi, disewa gedung Hygiene Universitas Indonesia di Pegangsaan Timur. Nama Perguruan Tinggi tersebut diubah menjadi Universitet dan kemudian menjadi Universitas sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
Dibentuk Yayasan Unkris
Diakui Parbuntian, pada waktu berdirinya Unkris tidak ada Yayasan yang mengampu. Sesuai dengan kebutuhan dan desakan Persatuan Mahasiswa Krisnadwipayana yang diketuai oleh Soeprabowo, serta untuk lebih memantapkan usaha dalam penyelenggaraan Universitas, maka pada tahun 1954 dibentuk Yayasan yang diberi nama “Yayasan Universitas Krisnadwipayana”, yang disahkan dengan Akte Notaris Sie Kwan Djioe dengan Nomor 134 tanggal 29 Januari 1954.
Pada awalnya Unkris masih berbentuk Akademi Hukum Sosial dibawah pimpinan Mr. Soemartono Djojodihardjo. Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka para pengelola mengembangkan Akademi Hukum dan Sosial menjadi Fakultas Hukum. Dalam perkembangan selanjutnya selama 14 tahun melaksanakan pendidikan, Fakultas Hukum mendapat pengakuan dari pemerintah melalui SK Menteri PTIP No. 39/1966.
Selanjutnya tanggal 1 Juli 1952 berdiri Fakultas Ekonomi dibawah pimpinan Prof. Dr. Ong Eng Die untuk memenuhi minat dan desakan masyarakat yang pada waktu itu sangat membutuhkan pendidikan tinggi dalam rangka mengisi kemerdekaan sesuai tuntutan Undang-undang Dasar 1945. Sama halnya dengan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi berada di bawah naungan Yayasan Unversitas Krisnadwipayana. Tahun 1996 setelah 14 tahun menyelenggarakan pendidikan, oleh Menteri PTIP melalui SK No. 39/1966 diberi satus disamakan dengan perguruan Tinggi Negeri.
Di bawah pimpinan Prof. Dr. Prayudi Atmosoedirdjo, SH tanggal 20 September 1957 berdiri Fakultas Ilmu Tata Praja. Setelah melaksanakan pendidikan ketata-prajaan selama 9 tahun sejak berdirinya, Fakultas Ilmu Tata Praja ini mendapat pengakuan dari pemerintah dengan status disamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri melalui SK Menteri PTIP No: 9 tahun 1966. Fakultas Ilmu Tata Praja ini adalah Fakultas Ilmu Tata Praja yang pertama di Indonesia, kemudian diganti namanya menjadi Fakultas Ilmu Administrasi Negara dan Niaga dan sekarang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0333/0/1985 tanggal 27 Juli 1985 diubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi.
Dan untuk melengkapi persyaratan sebagai suatu Universitas tahun 1963 Fakultas Teknik berdiri dipimpin oleh Ir. Widodo yang hingga saat ini telah memiliki 8 program studi,yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Perncanaan Wilayah dan Kota, Teknik Informatika dan Sistem Informasi
Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan akan pendidikan, Unkris kemudian membuka Program Magister Pascasarjana antara lain Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Teknik. Selain program Magister Unkris juga memiliki Program Doktor (S3) yaitu Program Doktor Ilmu Hukum didirikan pada tahun 2011.
“Dan mulai 2018 Unkris menyelenggarakan program blanded learning, yaitu suatu program pembelajaran jarak jauh untuk membantu bagi masyarakat yang punya keterbatasan waktu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi,” tegas Parbuntian.
Unkris sendiri memiliki visi terwujudnya Unkris menjadi perguruan tinggi Unggulan tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut maka Unkris telah menetapkan beberapa misi antara lain meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran UNKRIS sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat, meningkatkan mutu kesejahteraan Sumber Daya Manusia berupa dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjamin ketersediaan sumber belajar yang merata di semua Fakultas dan PPs dan menciptakan tata kelola Universitas yang baik.
“Unkris menjadi salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia, yang sampai sekarang terus mengalami pencapaian dan prestasi yang membanggakan,” tutup Parbuntian.
Kini tokoh pewayangan Begawan Krisnadwipayana terpampang di gapura masuk Unkris dan menjadi logo dari universitas swasta yang menjadi satu dari lima PTS tertua di Indonesia.
