Batam, MENARA62.COM Kementerian Koperasi dan UKM memberikan
akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha (start up capital) kepada 11.668 UMK (Usaha Mikro Kecil) di provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Pemberian akses pembiayaan dan bantuan modal awal usaha ini, merupakan bagian dari program prioritas di bidang pembiayaan dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi Batam merupakan wilayah kepulauan terluar dan perbatasan yang menjadi wilayah prioritas untuk diperhatikan,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan KUKM RI, Yuana Sutyowati, dalam acara Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi sebagai Lembaga Pembiayaan Formal bagi Usaha Mikro Kecil, di Batam, Kamis (26/7/2018).
Turut hadir dalam acara itu, anggota komisi VI DPR RI Nyak Kadir, Walikota Batam, Muhamad Rudi Kadinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Nababan dan perwakilan koperasi selindo.
Yuana menegaskan, pemberian akses pembiayaan ini, menunjukkan komitmen dan keseriusan Deputi Bidang Pembiayaan melalui sinergi dengan Walikota Batam dan dukungan Komisi VI DPR RI untuk mengembangkan dan memberdayakan UMK agar mampu berkembang dan berdaya secara mandiri.
Yuana memaparkan peran KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS Kop sangat strategis sebagai solusi untuk perluasan akses UMKM terhadap permodalan.
Pasalnya jumlahnya secara nasional cukup signifikan, yaitu 79.543 unit.
Jumlah itu terdiri dari atas 19.767 KSP/KSPPS dan 59.776 USP/USPPS dengan jumlah anggota 26 juta (41,34 persen) dari total pelaku UMKM seluruh Indonezia (62,9 juta).
“Forum ini digarapkan dapat menghasilkan rumusan program dan rekomendasi pemantapan program penguatan peran KSP USP Kop dan KSPPS sebagai lembaga pembiayaan formal.
Yuana menambahkan, saat ini fungsi intermediasi lembaga keuangan kurang optimal. Sejumlah kendalanya antara lain infrastrusktur jasa keuangan belum menjangkau tingkat bawah atau UMK.
Akses UMKM terhadap sumber daya produktif pun saat ini masih terbatas (data BI 2017 menunjukkan saat ini baru 19,98 persen saja UMK yang tercatat sebagai debitur, dan 25,6 persen untuk pemilik rekening.
Dukungan DPR
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Nyak Kadir menyatakan dukungannya atas langkah-langkah strategis Kemenkop dan UKM dalam upayanya memberdayakan UMK melalui koperasi, khususnya dalam hal akses pembiayaaan.
“Koperasi dan UMK itu saling terkait, dimana UMK adalah pelaku usaha dan koperasi adalah badan hukumnya,” katanya.
Nyak Kadir yang juga senator dari Kepri ini juga menegaskan dukungannya terhadap tumbuhnya wirausaha pemula (WP) yang tentunya memberikan kontribusi pada turunnya angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya berujung pada peningkatan petumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.
Salurkan Dana Bergulir
Walikota Batam Muhamad Rudi mengatakan, kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang dekat dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
“Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia,” terang Rudi.
Pertumbuhan ekonominya pun diatas perumbuhan ekonomi nasional. Pada 2014-2017, ekonomi Batam tumbuh masing-masing 7,2 persen, 6,62 persen, 6,63 persen dan 6,20 persen. Tahun 2018, perekonomian Batam diperkirakan tumbuh 6,44 persen.
Terkait pengembangan Koperasi dan UMKM di Batam, Rudi menjelaskan, Kota Batam memiliki lembaga dana bergulir dimana disalurkan oleh badan keuangan dan aset daerah kota Batam melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis).
“Sampai Juni 2018, UPT fasilitasi dana bergulir sudah menyalurkan kredit Rp 79 miliar pada 2.127 UKM, 140 Koperasi dan 80 Unit Simpan Pinjam.
Adapun jumlah koperasi di Batam tercatat 1.004 Koperasi terdiri dari 4 KUD, 31 Kopontren, 40 Kopnatel, 10 Kopkar, 68 KPRI, 10 koperasi fungsional TNI/ Polri, 5 Koperasi Perumahan, 26 Kopwan, 9 Kopetal, 16 Koperasi Pasar dan 605 Koperasi lainnya.
“Usaha rakyat sudah seharusnya didukung dan dibantu serta diberikan ruang seluasnya, karena mampu menopang ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, ” pungkasnya.
