JAKARTA, MENARA62.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mendengar pendapat Pemerintah dalam menghadapi situasi perberasan nasional, dan memberi opsi importasi beras di bulan Ramadhan mengkritisi agar dalam mengambil keputusan terhadap beras ini jangan ambil secara sepihak.
Politisi PKS ini menegaskan, agar dibahas dalam forum yang lebih terbuka sehingga masyarakat turut melihat bagaimana negara ini bertindak dalam mengelola perberasan. Menurutnya, Rapat gabungan ini akan lebih mudah secara cepat saling mengkonfirmasi antara data yang surplus beras akan tetapi di lapangan terjadi harga beras yang relatif tinggi.
“Panen raya tahun ini baru berlangsung. Dan saat ini masih berlangsung terus. Kita dudukan semua mitra komisi IV dan Komisi VI yang berhubungan dengan persoalan beras ini, seperti Bulog, Bapanas Kementan, ID Food, PT Pupuk Indonesia, dan Kementerian Perdagangan,” tegas Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyampaikan, dengan situasi harga gabah yang tinggi mencapai 6 ribu rupiah, mestinya pemerintah dapat mengevaluasi agar SE nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras di evaluasi. Gabah Kering Panen Tingkat Petani Rp 4.550,- dan Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan Rp. 5.700,- jika dibandingkan situasi lapangan sangat tidak menguntungkan bagi petani.
“Jangan dijadikan harga beras mahal akibat gabah petani mahal ini sebagai alasan untuk impor beras. Regulasi yang tidak menguntungkan petani inilah yang menjadi penyebab pemerintah tidak mampu menyerap beras petani dengan optimal sehingga cadangan beras yang semestinya dapat lebih dari 1,2 juta ton tapi pada kenyataannya hanya sekitar 300 ribu ton,” ungkap Akmal.
Akmal mengingatkan, tahun lalu terjadi kisruh beras berawal dari ketidakmampuan Bulog menyerap beras petani pada saat panen raya. Ia menggarisbawahi bahwa kita semua sudah belajar pada persoalan. Ia minta jangan mengulang kesalahan dua kali atau bahkan berfikiran untuk importasi beras padahal baru saja kita panen raya.
“Buktikan ada wujud kehadiran pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil di tingkat petani dan konsumen. Dengan adanya panen raya, semestinya tersedia gabah di lapangan. Jangan sampai terjadinya tingginya harga beras di masa panen raya. Apalagi terjadi importasi beras mesti dihindarkan agar optimal upaya pemenuhan beras dalam negeri,” tutup Andi Akmal Pasluddin.(*)
