Oleh: Agus Triyono
(Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta)
SOLO, MENARA62.COM – Idul Fitri 2026 kembali membawa aroma lama yang kurang sedap. Di saat narasi moderasi beragama ditiupkan kencang ke panggung global, di tingkat akar rumput kita justru menyaksikan drama “penghadangan” beribadah. Kasus di Sukabumi, Sukoharjo, hingga Barru, Sulawesi Selatan, seolah menjadi dejavu kolektif yang terus berulang setiap kali fajar perbedaan ijtihad menyeruak.
Bagi sebagian pihak, perbedaan tanggal adalah gangguan terhadap keseragaman. Namun bagi Muhammadiyah, rangkaian tekanan ini justru menjadi katalisator yang memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting. Mengapa tekanan eksternal yang masif justru membuat organisasi ini kian solid?
Resiliensi Organisasi
Dalam kajian komunikasi organisasi, apa yang terjadi di Sukabumi (penolakan izin Lapangan Merdeka) atau Kedung Winong, Sukoharjo, disebut sebagai residivis kebijakan. Ini bukan insiden tunggal, melainkan pola lama yang direproduksi setiap tahun ketika terjadi perbedaan penetapan Hari Raya Ied.
Menariknya, warga Muhammadiyah kini berada pada tahap normalisasi tekanan. Karena pelarangan ini terjadi berulang kali, organisasi tidak lagi merespons dengan kepanikan atau kegaduhan fisik. Ada sistem pendukung organik yang langsung bekerja: Pimpinan Cabang dan Ranting (PCM/PRM) secara otomatis mengalihkan titik kumpul ke aset mandiri seperti halaman sekolah, rumah sakit PKU, hingga pelataran kampus.
Inilah bentuk resiliensi organisasi. Tekanan luar tidak lagi dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai latihan rutin untuk menguji kemandirian infrastruktur dan kecepatan koordinasi antarwarga persyarikatan.
Ramah Keluar, Keras ke Dalam
Fenomena ini juga menyingkap sebuah paradoks toleransi yang getir. Bangsa kita sering dipuji karena keberhasilannya dalam toleransi antaragama (inter-faith)—bagaimana umat Islam menjaga gereja atau merayakan kemajemukan dengan penganut agama lain. Namun, toleransi itu seolah mendadak lumpuh ketika berhadapan dengan perbedaan internal (intra-faith). Ini adalah pekerjaan rumah yang sejak dahulu belum pernah terselesaikan secara tuntas.
Sangat ironis memang, sebuah pemerintahan daerah atau kelompok masyarakat begitu inklusif terhadap pihak luar, namun bersikap eksklusif dan represif terhadap saudara seiman yang hanya berbeda dalam ijtihad. Pernyataan yang mengharamkan perbedaan dengan pemerintah kian mempersempit ruang dialog. Di sini, komunikasi instruksional yang memaksa keseragaman justru menjadi bumerang yang merusak ikatan sosial di tingkat akar rumput.
Soliditas
Mengapa Muhammadiyah tetap tegak? Jawabannya ada pada teori “In-Group Solidarity.” Ketika sebuah kelompok merasa identitas dan hak-hak dasarnya ditekan, anggota kelompok tersebut akan merapat dan memperkuat barisan.
Penolakan lapangan umum justru menjadi iklan bagi kemandirian Muhammadiyah. Pesan komunikasi yang sampai ke publik sangat jelas: “Jika pintu negara tertutup bagi kami, rumah kami (aset Muhammadiyah) cukup luas untuk menampung semua warga.” Kemandirian ekonomi dan amal usaha inilah yang membuat gertakan administratif tidak lagi sakti.
Setiap pelarangan justru mempertebal militansi warga. Mereka merasa menjadi bagian dari perjuangan ideologis yang lebih besar daripada sekadar urusan seremonial shalat Ied. Namun, soliditas ini tetap perlu kita waspadai. Dalam beberapa kasus, solidaritas in-group yang terlalu kuat juga dapat menciptakan pengelompokan yang terlalu tertutup dan memicu ketidakmampuan untuk menerima perbedaan atau kerjasama dengan kelompok lain. Oleh karena itu, penting bagi Muhammadiyah untuk tetap merawat keseimbangan antara solidaritas in-group dan inklusi terhadap kelompok lain.
Alarm bagi Demokrasi
Pada akhirnya, kejadian di Idul Fitri 2026 ini adalah alarm bagi kedewasaan demokrasi kita. Toleransi tidak boleh hanya menjadi kosmetik di forum-forum internasional, sementara di lapangan, hak warga negara untuk beribadah masih diganjal oleh ego keseragaman.
Bagi Muhammadiyah, ujian ini hanyalah babak baru untuk membuktikan bahwa mereka adalah organisasi yang matang, resilien, dan mandiri. Namun bagi bangsa Indonesia, ini adalah momen untuk bertanya kembali: sanggupkah kita menerima perbedaan tanpa harus merasa terancam? (*)
