SOLO, MENARA62.COM – Momentum Hari Bumi Sedunia tahun ini menyoroti isu yang kian kompleks, yakni kenaikan harga plastik yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga merambah aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta ums.ac.id (UMS).
Wakil Dekan I Fakultas Geografi UMS, Dr. Choirul Amin, S.Si., M.M., memaknai Hari Bumi sebagai lebih dari sekadar seremoni lingkungan. Ia menilai bahwa persoalan plastik saat ini telah memasuki fase struktural yang berkaitan erat dengan sistem ekonomi, energi, hingga ketimpangan sosial.
“Dulu plastik hanya dipandang sebagai sampah, tetapi sekarang kita mulai melihat bahwa ini bagian dari sistem besar yang saling terhubung. Momentum Hari Bumi ini penting untuk menggeser cara pandang tersebut,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (21/4).
Menurutnya, kenaikan harga plastik tidak lepas dari faktor global. Plastik sebagai produk turunan minyak sangat dipengaruhi fluktuasi harga energi dunia, ditambah dengan kebijakan pembatasan produksi plastik baru serta gangguan rantai pasok pascapandemi.
Dilansir dari liputan6.com, Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menilai, gangguan rantai pasok global telah mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku industri non energi) di Indonesia. Indikasi paling nyata terlihat dari lonjakan harga plastik domestik yang meningkat hingga 50-100 persen.
Kondisi ini, lanjutnya, memberikan dampak beragam terhadap pola konsumsi masyarakat. Secara teori, harga plastik yang meningkat seharusnya menekan penggunaannya, namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
“Masyarakat kelas menengah atas mungkin bisa beralih ke produk ramah lingkungan, tetapi kelompok bawah justru paling terdampak karena harga barang kemasan ikut naik. Di sini terlihat adanya ketidakadilan lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kenaikan harga plastik belum tentu secara otomatis menekan penggunaan plastik sekali pakai. Tanpa adanya alternatif yang terjangkau dan kebijakan yang mendukung, masyarakat tetap akan memilih plastik karena faktor kepraktisan dan biaya.
Selain itu, terdapat risiko munculnya alternatif bahan yang tampak lebih ramah lingkungan namun sebenarnya belum tentu berkelanjutan. Ia menilai penting untuk melihat seluruh siklus produksi sebelum mengklaim suatu bahan lebih “hijau”.
Di sisi lain, kenaikan harga plastik juga membuka peluang dalam pengelolaan sampah. Nilai ekonomi plastik yang meningkat dapat mendorong aktivitas pengumpulan dan daur ulang, sekaligus memperkuat peran sektor informal seperti pemulung.
“Ini bisa menjadi peluang untuk mempercepat ekonomi sirkular, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya. Bahkan, ini bisa terjadi secara alami karena dorongan ekonomi,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Regulasi pembatasan plastik sekali pakai, insentif daur ulang, serta penguatan sistem pengelolaan sampah dinilai menjadi langkah krusial.
Lebih lanjut, ia menyebut perguruan tinggi seperti UMS memiliki peran strategis melalui riset, edukasi, dan inovasi teknologi. Kampus diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi solusi di masyarakat.
Dosen UMS itu mengajak masyarakat untuk tidak hanya berfokus pada pengurangan plastik, tetapi juga memahami dampaknya secara menyeluruh.
“Pilihan kecil kita terhubung dengan sistem besar. Jadi, lakukan dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti tren,” pungkasnya. (*)
