SOLO, MENARA62.COM – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo terus diperkuat melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Prestasi dan Riset Mahasiswa (UKM PRISMA) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo untuk mengembangkan program pencegahan stunting berbasis keluarga di Desa Blimbing, Kecamatan Gatak.
Program tersebut dijalankan melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dengan fokus pendampingan keluarga sejak masa pranikah hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sasaran utamanya meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki balita.
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap tingginya angka stunting di Desa Blimbing. Berdasarkan data tahun 2026, terdapat 37 dari 266 balita atau 13,91 persen mengalami stunting. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kecamatan Gatak yang mencapai 10,97 persen.
Selain stunting, persoalan sanitasi dan kesehatan lingkungan juga menjadi perhatian. UPT Puskesmas Gatak mencatat 175 kasus diare akut sepanjang 2025, yang dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan yang belum optimal serta perlunya penguatan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Untuk memperkuat sinergi lintas sektor, Tim PPK Ormawa UKM PRISMA UMS menggelar audiensi bersama Pemkab Sukoharjo, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo pada 23 Juli 2026.
Pertemuan tersebut membahas penyelarasan program mahasiswa dengan kebijakan pemerintah daerah, dukungan data, pelibatan tenaga kesehatan dan kader, hingga strategi keberlanjutan program setelah masa pendanaan PPK Ormawa berakhir.
Ketua Tim PPK Ormawa UKM PRISMA UMS, Rengga Prayoga, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Kami berharap kolaborasi dengan Pemkab Sukoharjo, Dinas Kesehatan, dan DPPKBP3A dapat memperkuat dampak dan keberlanjutan program ini,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Pendampingan Keluarga Jadi Fokus
Rengga menjelaskan, program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada edukasi gizi, tetapi juga menyasar berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga.
Beberapa kegiatan yang disiapkan antara lain Kelas Ibu Atasi Diare (KIAD), penyediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun melalui program SEKAKI, gerakan gotong royong RINDANG, sosialisasi PHBS, hingga penguatan peran ayah dalam pencegahan stunting dan pengasuhan anak.
Menurut Dosen Pendamping PPK Ormawa UKM PRISMA UMS, Muhammad Al Fatih Hendrawan, S.T., M.T., dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar program tetap berjalan setelah masa pendanaan berakhir.
“Sinergi dengan dinas terkait dapat memperkuat mutu pelaksanaan sekaligus membuka peluang agar kegiatan dapat dilanjutkan oleh pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat setelah program PPK Ormawa selesai,” katanya.
Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan pengetahuan keluarga tentang kesehatan, memperkuat praktik hidup bersih dan sehat, menurunkan angka stunting maupun kasus diare, serta menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di desa-desa lain.
Pemkab Sukoharjo Siap Dukung
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Sumini, menyatakan program mahasiswa UMS sejalan dengan strategi pemerintah daerah dalam mendampingi keluarga sejak masa calon pengantin hingga anak berusia dua tahun melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Menurutnya, Kabupaten Sukoharjo memiliki sekitar 2.100 anggota TPK yang tersebar di seluruh desa. Khusus Desa Blimbing, pendampingan dilakukan oleh tiga tim yang masing-masing beranggotakan tiga orang, termasuk bidan desa. Kecamatan Gatak juga didukung enam petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang membina 14 desa.
Apresiasi juga disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, yang menilai program PPK Ormawa UKM PRISMA UMS selaras dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pemkab Sukoharjo menyatakan siap memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, melibatkan tenaga kesehatan, kader PPKBD, serta PKK, menyediakan data pendukung, hingga mendampingi implementasi program di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Tim PPK Ormawa UKM PRISMA UMS bersama bidan desa, PKK, Kelompok Wanita Tani, dan Karang Taruna Desa Blimbing telah menyepakati penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak serta pembentukan forum koordinasi rutin. Forum ini akan melibatkan PPKBD, tenaga kesehatan, dan perangkat desa untuk memastikan program pencegahan stunting berbasis keluarga berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
