BOYOLALI, MENARA62.COM— Kritik terhadap kualitas demokrasi, politik hukum, hingga kesejahteraan masyarakat mengemuka dalam diskusi perdana Forum Harapan di Ndopo Alit, Musuk, Boyolali, Ahad (13/9/2026).
Mengusung tema “Absennya Politik Nilai dan Masa Depan Indonesia”, forum tersebut mempertemukan akademisi, pengamat kebijakan publik, mantan penyelenggara pemilu, partisan partai politik, karyawan swasta, hingga petani dan peternak.
Inisiator Forum Harapan, Sigit Murdaka, mengatakan forum tersebut lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan publik yang dinilai tidak cukup hanya disikapi dengan keprihatinan.
“Persoalan publik tidak hanya dirasakan kalangan elite politik maupun akademisi, tetapi juga masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kebijakan negara dalam kehidupan sehari-hari,” kata Sigit.
Diskusi kemudian diarahkan pada relasi antara agama, politik, negara, dan masyarakat. Salah satu pertanyaan utama yang dibahas adalah bagaimana agama dapat menjadi sumber nilai, etika, dan moral dalam kehidupan publik.
Menurut Sigit, Indonesia memiliki modal besar untuk berkembang menjadi negara maju, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia hingga posisi geografis yang strategis. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni pengamat politik dan kebijakan publik Thontowi Jauhari, dosen UIN Surakarta Sarbini, serta dosen Pascasarjana FKIP UNS Surakarta Bramastia.
Agama dan Etika dalam Politik
Thontowi Jauhari menyoroti hubungan antara keberagamaan dan kehidupan sosial-politik. Ia menilai pemahaman mengenai keimanan dan ketakwaan belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Dalam konteks kehidupan bersama dalam bernegara di Indonesia ini belum ada iman dan takwa. Belum ada tauhid politik, adanya adalah politeisme politik,” ujar Thontowi.
Ia menilai keberagamaan kerap terlihat kuat melalui simbol dan ritual, tetapi belum selalu diwujudkan dalam perilaku sosial maupun kehidupan bernegara.
Menurut Thontowi, nilai agama seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama semestinya hadir dalam praktik kehidupan publik, termasuk politik.
“Persoalan muncul ketika agama hanya menjadi identitas, sementara substansi etikanya tidak ikut hadir dalam perilaku,” katanya.
Ia menambahkan, agama semestinya tidak dijadikan instrumen perebutan kekuasaan. Sebaliknya, nilai-nilai agama dapat menjadi sumber etika yang menuntun perilaku politisi dan penyelenggara negara.
“Politik perlu dikembalikan pada hakikatnya sebagai sarana mengatur kehidupan bersama dan mewujudkan kemaslahatan,” ujar Thontowi.
Demokrasi Butuh Ruang Publik
Sementara itu, Sarbini membahas persoalan demokrasi melalui perspektif pemikiran filsuf Jürgen Habermas, terutama mengenai konsep ruang publik.
Menurutnya, ruang publik menjadi tempat masyarakat bertemu, bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, serta membahas persoalan yang menyangkut kepentingan bersama.
“Dalam kehidupan demokrasi, keberadaan ruang publik menjadi penting. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi pemilih ketika pemilu berlangsung,” kata Sarbini.
Ia mengatakan warga juga membutuhkan ruang untuk mengawasi, mengkritisi, dan mendiskusikan kebijakan negara.
Demokrasi, lanjut dia, tidak semata-mata berkaitan dengan pemilu dan pergantian kekuasaan. Demokrasi juga ditentukan oleh proses komunikasi masyarakat dalam membentuk opini publik.
Sarbini menilai tantangan muncul ketika ruang dialog semakin terbatas, sedangkan perdebatan publik banyak bergeser ke ruang digital yang dalam kondisi tertentu dapat memperkuat polarisasi.
“Forum-forum diskusi masyarakat memiliki arti penting. Forum Harapan diharapkan dapat menjadi salah satu ruang publik tempat masyarakat dari berbagai latar belakang bertemu dan mendiskusikan persoalan secara terbuka,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Ruang Dialektika
Dari perspektif pendidikan, Bramastia menekankan pentingnya kemampuan masyarakat berpikir kritis dalam memahami persoalan publik.
Menurutnya, pendidikan tidak sebatas membentuk kemampuan akademik, tetapi juga harus membangun kemampuan berpikir kritis, berdialog, menguji informasi, serta mengambil keputusan publik secara bertanggung jawab.
Ia menilai semakin terbatasnya ruang diskusi juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat membutuhkan ruang untuk bertanya, berbeda pendapat, menguji gagasan, hingga mencari titik temu.
“Forum Harapan semacam ini dapat menjadi ruang pembelajaran bersama. Masyarakat tidak hanya diajak mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami mengapa persoalan itu terjadi dan bagaimana mencari jalan keluarnya,” ujar Bramastia.
Keterlibatan petani dan peternak dalam forum, menurutnya, penting karena kelompok tersebut memiliki pengalaman langsung menghadapi persoalan di tingkat masyarakat. Pengalaman itu kemudian dapat dipertemukan dengan perspektif akademisi, pengamat politik, mantan penyelenggara pemilu, serta kelompok masyarakat lainnya.
Mengubah Kegelisahan Menjadi Percakapan
Diskusi perdana Forum Harapan menghasilkan kesadaran bahwa persoalan Indonesia memiliki keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Etika politik, kualitas pendidikan, ruang publik, dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dibahas secara terpisah.
Karena itu, perbaikan kehidupan bangsa dinilai tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kebijakan. Perubahan juga membutuhkan peningkatan kualitas manusia, budaya politik, pendidikan, serta pola interaksi masyarakat di ruang publik.
Nama Forum Harapan dipilih karena para penggagas tidak ingin berhenti pada rasa prihatin dan kegelisahan. Kegelisahan tersebut hendak diubah menjadi energi untuk mencari jalan keluar.
Forum tersebut juga diharapkan dapat menghidupkan kembali tradisi dialog di tengah masyarakat sekaligus mempertemukan kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam ruang sosial dan politik berbeda.
Pada akhirnya, diskusi menempatkan masa depan Indonesia bukan hanya pada persoalan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga untuk apa kekuasaan digunakan dan nilai apa yang menjadi pijakannya.
Politik membutuhkan etika, negara membutuhkan kontrol masyarakat, demokrasi membutuhkan ruang publik, sedangkan masyarakat membutuhkan pendidikan dan keberanian untuk terus berdialog. (*)
