JAKARTA, MENARA62.COM – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat sorotan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.
Juanda menilai langkah Gibran untuk menempuh jalur hukum harus dihormati sebagai hak setiap warga negara dalam mencari keadilan. Namun, menurut dia, upaya tersebut sudah tertutup dan terlambat karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap terkait objek sengketa yang sama.
“Keinginan Mas Gibran untuk fight di PTUN harus dihormati. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi, berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku, perjuangan melalui jalur hukum tersebut sudah tertutup dan terlambat,” ujar Juanda.
Ia menjelaskan, objek sengketa yang dimaksud adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Surat keterangan tersebut telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 itu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal sekaligus memerintahkan tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Menurut Juanda, putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde harus dihormati dan dilaksanakan. Perbedaan pihak penggugat dalam perkara berikutnya, menurut dia, tidak serta-merta menghilangkan konsekuensi hukum dari putusan sebelumnya.
Ia merujuk pada prinsip erga omnes dan asas kepastian hukum. Menurutnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus menjadi pedoman sehingga objek sengketa yang sama tidak terus-menerus dipersoalkan melalui gugatan berbeda.
“Jika objek yang sama bisa digugat berkali-kali oleh orang yang berbeda, maka tidak akan pernah ada kepastian hukum,” tegasnya.
Juanda juga menyoroti posisi Gibran yang tidak menjadi pihak dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut diajukan Subhan Palal terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kondisi itu, menurut Juanda, menimbulkan persoalan tersendiri apabila Gibran hendak mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut karena bukan merupakan pihak dalam perkara sebelumnya.
Ia menambahkan, putusan MA yang membatalkan surat keterangan itu juga membawa konsekuensi terhadap eksistensi objek administrasi yang disengketakan. Karena itu, menurutnya, upaya hukum melalui perkara lain dengan objek yang sama menghadapi hambatan serius.
Juanda Sarankan Gibran Mundur Terhormat
Lebih jauh, Juanda memberikan pandangan politik dan ketatanegaraan mengenai langkah yang sebaiknya diambil Gibran setelah putusan MA tersebut.
Ia menyarankan Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden daripada menghadapi kemungkinan proses politik berupa pemakzulan melalui DPR dan MPR.
Menurut Juanda, pengunduran diri secara sukarela akan menjadi pilihan yang lebih terhormat sekaligus menunjukkan sikap kenegarawanan dan kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan.
“Sikap tersebut akan menjadi investasi positif dalam sejarah. Bahkan, bisa menjadi modal politik untuk kembali berjuang menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dalam 10 hingga 15 tahun mendatang,” ujarnya.
Sebaliknya, Juanda mengingatkan bahwa apabila Gibran tidak segera mengambil langkah politik, dinamika pemakzulan berpotensi semakin menguat.
Ia menyinggung Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Menurut dia, pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan berisiko menimbulkan konsekuensi politik yang besar bagi perjalanan karier Gibran ke depan.
Juanda menilai, catatan sejarah akan berbeda apabila seorang pejabat negara memilih mengundurkan diri secara sukarela dibandingkan harus diberhentikan melalui proses pemakzulan.
“Jangan sampai tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa kelam. Risikonya, baik secara hukum maupun politik, tidak kecil apabila Mas Gibran masih memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin nasional pada masa mendatang,” katanya.
Juanda merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Founder Treas Constituendum Institute, sekaligus Ketua Dewan Peradi Maju.
Putusan MA dan Perkara PTUN Berjalan
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi titik penting dalam polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Di sisi lain, perkara terkait surat keterangan yang sama masih menjadi perhatian publik. PTUN Jakarta juga tengah menangani perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Agenda sidang lanjutan dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, pernyataan Juanda mengenai tertutupnya jalur hukum merupakan pandangan hukum yang disampaikannya atas putusan MA dan kesamaan objek sengketa, sementara proses perkara lain di PTUN Jakarta masih berlangsung.
Perdebatan mengenai konsekuensi putusan MA, kepastian hukum, dan masa depan politik Gibran pun masih menjadi perhatian publik. (*)
