SOLO, MENARA62.COM – Universitas Terbuka (UT) Surakarta menjajaki kerja sama strategis dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta untuk memperkuat edukasi dan literasi demokrasi di lingkungan kampus dan masyarakat.
Penjajakan tersebut dilakukan melalui audiensi di Kantor Bawaslu Kota Surakarta, Jumat (13/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi kelembagaan melalui program Campus Connecting: Demokrasi Next Level yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Audiensi tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Kota Surakarta sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Agus Sulistyo. Sementara itu, UT Surakarta diwakili Danar Kristiana, Dwi Hantoro, dan Sudarsono.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara informal tersebut, kedua pihak membahas peluang sinergi untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi, meningkatkan literasi kepemiluan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Ruang lingkup kerja sama yang direncanakan tidak hanya menyasar edukasi demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga pengembangan program Bawaslu Campus Connecting sebagai wadah penguatan kesadaran demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada bidang akademis. Sejumlah kegiatan yang berpeluang dikembangkan antara lain pengabdian kepada masyarakat, penelitian bersama, penyusunan artikel dan jurnal ilmiah, hingga fasilitasi mahasiswa dalam penyusunan skripsi maupun karya ilmiah lainnya.
Sebagai langkah konkret, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kota Surakarta menyerahkan draf awal dokumen kerja sama kepada perwakilan UT Surakarta untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut.
Kedua lembaga selanjutnya akan melakukan penyempurnaan draf MoU dan PKS, termasuk merumuskan ruang lingkup serta bentuk implementasi program agar kolaborasi dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kota Surakarta berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun kesadaran demokrasi. Kampus dinilai memiliki posisi strategis sebagai ruang pendidikan, diskusi, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Adapun proses finalisasi hingga penandatanganan MoU dan PKS antara Bawaslu Kota Surakarta dan UT Surakarta ditargetkan dapat terlaksana paling lambat Februari 2027.
Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang mampu melahirkan masyarakat kampus yang kritis, sadar politik, dan aktif mengawal demokrasi. (*)
