SURAKARTA, MENARA62.COM — Jumat (17/11/2017), bertempat di gedung Bhakti Pertiwi Jagalan Jebres Surakarta , pimpinan DPRD Kota Surakarta, Umar Hasyim mengadakan acara dialog DPRD, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Agama.
Pemerintah Kota Surakarta diwakili oleh Ida dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sedangkan dari tokoh masyarakat dan agama terdiri dari perwakilan pimpinan Ranting dan Cabang ‘Aisyiyah se-Jebres dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jebres.
Inti kegiatan ini, menurut Umar Hasyim anggota dewan dari F-PAN adalah menyampaikan program pemerintah. Dan meminta masukan dari masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah kota Surakarta. Juga sosialisasi tentang Perda APBD Kota Surakarta. Sosialisasi program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hasil dialog, pertama terkait Kartu Indoneisa Sehat (KIS), Jamkesmas harus lebur menjadi KIS. Warga yang tadinya mempunyai Jamkesmas, setelah pindah KIS namun belum mendapatkan KIS, solusinya datang ke Dinkes membawa fotokopi kartu keluarga untuk verifikasi.
Masalah lain yang disampaikan, ada yang penah ikut BPJS Mandiri tapi menunggak, pernah ikut BPJS di tempat kerja (perusahaan), namun menunggak, solusinya lapor ke BPJS dahulu untuk stop. Terus masalah NIK masih NIK lama, belum mendapat NIK baru yang 16 digit, solusinya minta NIK baru di Capil.
Ada juga yang mempertanyakan tentang perpindahan dari Askes menjadi BPJS. Perpindahan ini, pengurusannya tidak bisa diwakilkan.
Selain itu, ada juga guru TK/PAUD honorer yang bulan mendapat Rp 200.000,-. Namun terungkap, bahwa sebetulnya pernah diusulkan agar mendapat honor sesuai Upah Minimum Kota, namun belum menunjukkan regulasi yang benar. 
ndoneia
