JAKARTA, MENARA62.COM — Penolakan masyarakat terhadap program vaksinasi gotong royong individu semakin meningkat. Lewat petisi daring di laman Change.org, lebih dari 8.000 orang ikut menolak program vaksin berbayar ini.
Petisi penolakan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) itu dimulai oleh Koalisi Vaksin untuk Semua yang terdiri dari epidemiolog Pandu Riono, Ph.D., inisiator LaporCovid19 Irma Hidayana, Ph.D., dan ahli sosiologi bencana Sulfikar Amir, Ph.D.
Koalisi beranggapan bahwa program vaksinasi gotong royong hanya akan meningkatkan ketimpangan di tengah pandemi ini. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya skema berbayar, orang-orang yang lebih kaya dan memiliki uang bisa langsung membayar dan divaksin, sementara yang tidak bisa harus mengantri.
Mereka juga menekankan pada alokasi vaksin yang dianggap tidak sesuai, terutama dengan banyaknya daerah yang mengalami kekurangan vaksin.
“Logikanya seperti ini. Sekarang, banyak yang sedang antri untuk dapat vaksin gratis. Tapi, bukannya menambah kuota vaksinasi program, pemerintah malah meminta orang-orang untuk membayar kalau ingin cepat divaksin,” kata Sulfikar dalam keterangannya di Jakarta (12/7/2021).
Banyak pendukung petisi yang juga menganggap dengan mengadakan program vaksinasi gotong royong berbayar, pemerintah sedang berbisnis dengan masyarakat di tengah pandemi. Apalagi, harga vaksinasi yang mahal juga dirasa hanya akan menguntungkan sebagian kelompok saja.
“Dengan harga total sekitar 400 ribu lebih (sekali suntik), maka dipastikan yang beli adalah bukan rakyat biasa. Padahal, belum semua rakyat dapat vaksin karena tiap dibuka layanan selalu ada notifikasi ‘kuota terbatas’,” kata Agus Tavip, salah seorang pendukung petisi.
Melihat tingginya penolakan dari warga, Kimia Farma juga telah menghentikan sementara program vaksinasi gotong royong individu ini. Namun, koalisi tetap meminta agar program ini dibatalkan dan vaksin yang ada dialokasikan untuk program vaksinasi gratis dari pemerintah.
“Gotong royong itu harusnya saling bantu untuk mempercepat vaksinasi semua warga, bukan komersialisasi vaksin,” tutup Sulfikar. (*)
