SOLO, MENARA62.COM – Komitmen memperkuat demokrasi yang inklusif dan menghargai keberagaman terus didorong oleh Bawaslu Kota Surakarta. Hal itu terlihat saat Bawaslu menerima kunjungan Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk berdiskusi dan mengumpulkan data terkait eksistensi kelompok penghayat kepercayaan di Kota Surakarta, Selasa (2/6/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Surakarta tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono, bersama anggota Bawaslu Agus Sulistyo, Poppy Kusuma, dan Setyo Puji.
Dalam pertemuan itu, Tim Peneliti BRIN memaparkan fokus kajian mengenai posisi kelompok penghayat kepercayaan yang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pengakuan sosial, representasi di ruang publik, hingga akses terhadap proses pengambilan kebijakan. Penelitian tersebut bertujuan mengkaji sejauh mana kelompok penghayat kepercayaan dapat berinteraksi dengan institusi pemerintahan dan masyarakat serta memperoleh ruang partisipasi yang setara sebagai warga negara.
Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono, menilai penelitian tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat praktik demokrasi yang lebih inklusif di tingkat lokal.
“Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai proses elektoral, tetapi juga memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penghayat kepercayaan, mendapatkan ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik. Kehadiran penelitian ini penting untuk memperkaya pemahaman kita tentang praktik inklusivitas di tingkat lokal,” ujar Budi.
Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu yang baik, tetapi juga dari kemampuan negara dan masyarakat dalam menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang keyakinan maupun identitas sosial.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, Bawaslu Kota Surakarta turut membagikan pengalaman mengenai dinamika keberagaman sosial di Kota Surakarta. Lembaga pengawas pemilu tersebut menegaskan pentingnya memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak demokratis tanpa adanya diskriminasi.
Anggota Bawaslu Kota Surakarta, Agus Sulistyo, menambahkan bahwa penguatan demokrasi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan komunitas yang selama ini belum banyak mendapat ruang dalam diskursus publik.
“Keberagaman merupakan kekuatan demokrasi. Karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus membuka ruang dialog dan partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat agar prinsip kesetaraan benar-benar terwujud,” katanya.
Kajian mengenai penghayat kepercayaan dinilai semakin relevan mengingat berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan hukum terhadap kelompok tersebut telah ada, tantangan dalam aspek pengakuan sosial, pelayanan publik, serta pemenuhan hak-hak sipil masih menjadi persoalan di sejumlah daerah di Indonesia.
Melalui pertemuan ini, Bawaslu Kota Surakarta berharap hasil penelitian BRIN dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, hasil kajian tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya ruang demokrasi yang lebih terbuka, adil, dan mampu mengakomodasi keberagaman identitas, keyakinan, serta aspirasi seluruh warga negara. (*)
