Kotamobagu – Anggota DPD/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Cherish Harriette, B.A. (Hons.), M.B.A., melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI melalui metode dengar pendapat bersama masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara pada Minggu, 15 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi pada hari yang sama sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 08.00 hingga 12.30 WITA, bertempat di halaman kediaman warga Mustika Mokoginta, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan melibatkan sekitar 150 peserta dari unsur pemuda dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain terkait penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis, kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi global, serta kebijakan pengelolaan anggaran yang berdampak pada daerah.
Menanggapi hal tersebut, Cherish Harriette menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan, termasuk dalam penegakan hukum dan pengelolaan ekonomi nasional.
“Kekerasan terhadap warga negara bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi krisis ekonomi agar tidak berdampak pada stabilitas sosial dan persatuan bangsa,” ujar Cherish Harriette.
Sesi kedua dilaksanakan pada pukul 13.30 hingga 19.00 WITA, bertempat di Café Etan, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan jumlah peserta sekitar 150 orang dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat.
Pada sesi ini, diskusi berfokus pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), etika pejabat publik, serta pengelolaan Dana Desa. Masyarakat menekankan pentingnya pemerataan manfaat program pemerintah serta peningkatan sensitivitas sosial para pejabat publik.
Cherish Harriette menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, namun perlu dilakukan evaluasi agar implementasinya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program ini harus memastikan distribusi yang adil serta melibatkan pelaku ekonomi lokal agar manfaatnya dirasakan secara luas, tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung penguatan peran desa dalam pembangunan nasional.
“Desa merupakan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, perlu diberikan ruang yang lebih besar bagi desa untuk mengelola potensi dan kebutuhannya, dengan tetap dalam kerangka pengawasan yang akuntabel,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih erat antara masyarakat dan wakilnya di MPR RI, serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai 4 Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari-hari.
