JAKARTA, MENARA62.COM — Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memberikan jawaban atas masalah pengambilan data biometrik calon jamaah umrah dan haji Indonesia yang dinilai memberatkan setelah menggunakan skema Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel.
“Kami masih menunggu jawaban. Kami sampaikan tertulis maupun saat saya bertemu dengan Menteri Haji di Jeddah dan terakhir dengan Dubes dan sebagainya,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/2/2019)
Adapun VFS Tasheel adalah fasilitas untuk perekaman data biometrik sidik jari dan retina calon jamaah haji dan umrah di Indonesia. Hanya saja kebijakan itu dinilai memberatkan jamaah Indonesia karena VFS Tasheel hanya membuka kantor di kota-kota besar Indonesia.
Lukman menyadari skema tersebut dangat merepotkan jamaah karena tempat perekaman terbatas jumlahnya. Indonesia memiliki bentang alam kepulauan yang membuat jamaah dari pelosok harus lakukan perjalanan panjang ke pusat kota yang memakan waktu, biaya dan tenaga berlebih.
Sementara rekam data biometrik itu menjadi salah satu syarat terbitnya visa calon jamaah haji dan umrah Indonesia. Tanpa ada perekaman itu maka visa umrah dan haji tidak akan terbit.
“Kami berharap perekaman biomterik seperti tahun lalu dilakukan menjelang jamaah bertolak ke Tanah Suci dari Tanah Air atau pada saat jamaah sudah tiba di Jeddah, Madinah,” kata dia.
Lukman menginginkan pemerintah Saudi bisa mendengar dan mengabulkan kehendak pemerintah Indonesia agar perekaman biometrik lebih mudah dilakukan.
“Ini merupakan aspirasi dari seluruh jamaah haji dan umrah kita,” kata dia.
