JAKARTA, MENARA62.COM–Sikap Arogansi PT Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap Perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sangat disesalkan. Selama ini pemerintah selalu kalah dan “menyerah” terkait dengan kontrak karya dengan Freeport, bahkan upaya hilirisasi sesuai UU Minerba 4/2009 belum dilaksanakan oleh PT Freeport.
“Terang saja, prilaku korporasi seperti Ini telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia. Sayangnya, Pemerintah selama ini dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PTFI. Sementara, SDA kita terbatas, dan tak sempat dinikmati anak cucu kita, tetapi sudah dieksploitasi besar-besaran oleh mereka,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam siaran persnya yang diterima Menara62.com, Selasa (21/2/2017).
“Saya berharap, Presiden melalui Menteri ESDM, Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI kali ini. Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Setelah Sekian lama tidak satu pun pemimpin negeri ini yang mampu bersikap terang dan Tegas melawan arogansi PTFI. Saya kira adalah tepat bila saat ini Presiden melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan menghentikan arogansi PTFI dan tentu itu akan menjadi legacy positif buat masa depan pengolahan SDA Indonesia,” ujarnya.
Jadi, menurut Dahnil, pemerintah harus memperlihatkan pada mereka bahwa Indonesia adalah negera berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan. “Toh bila pun tidak dieksplorasi saat ini, dimasa yang akan datang akan sangat bermamfaat bagi anak cucu kita,” ujarn Dahnil yang berahap, pemerintah melalui Menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi Myiopic alias Rabun jauh yang hobbi melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi lupa kebutuhan masa depan.
“Langkah pertama sudah tepat, dan saya berharap pemerintah melalui menteri ESDM, konsisten lawan Arogansi PTFI tersebut,” ujarnya.
