25.6 C
Jakarta

Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon Masuki New Normal dan Pasca Pandemi Covid-19

Must read

Platform PJJ akan Dipermanenkan. Soal Metode Belajar Tetap Tergantung Zona Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM  – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak berencana permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa tetap akan ditentukan...

Gizi Optimal Sejak Pra Kehamilan, Upaya Penting Lahirkan Generasi Emas

JAKARTA, MENARA62.COM - Gizi optimal tidak disiapkan seketika, saat anak lahir. Tetapi persiapannya harus dilakukan jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum kehamilan itu terjadi (pra...

Boarding School, Sekolah sambil Mondok, sebuah Pilihan

Oleh: Ashari, SIP* Aksioma yang menyatakan pergantian menteri selalu dibarengi dengan pergantian kebijakan, rasanya tidak terbantahkan.  Dari pergantian kurikulum, Silabus hingga Perangkat Pembelajaran dan Sistem...

Ramai Isu Pengembalian Pengawasan Bank ke BI, Ini Tanggapan KADIN dan HIPMI

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kondisi perekonomian negara menjadi menjadi salah satu cukup memprihatinkan imbas pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020, khususnya...

JAKARTA, MENARA62.COM – Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendorong pembangunan kembali lebih baik (Build Back Better) di masa New Normal Covid-19 melalui Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative/ LCDI). Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan semula dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan menuju arah yang lebih baik, sekaligus meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang.

“Diperlukan upaya pemulihan ekonomi dan sosial berbasis strategi kebijakan berkelanjutan, terutama implementasi pembangunan rendah karbon untuk mengantisipasi pulihnya perekonomian nasional dan dunia yang tinggi emisi (carbon intensive industries),” ujar Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas dalam pembukaan webinar.

Arifin menambahkan bahwa pemerintah menyadari perlunya ditempuh unprecedented policies atau kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi keadaan krisis yang dihadapi Indonesia saat ini. Yaitu memutus rantai penularan virus Covid-19, sambil melakukan tindakan pengamanan sosial dan kesehatan secara simultan serta intervensi ekonomi secara maksimal, maka perekonomian dan kehidupan sosial Indonesia akan lebih cepat pulih dan kembali normal.

Krisis ekonomi dan sosial yang disebabkan Covid-19 telah membawa perubahan mendasar pada prioritas pembangunan Indonesia. Dimana sepanjang tahun 2020 akan berfokus pada penanggulangan pandemi, jaring pengaman sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan pada tahun 2021 akan berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, H.E. Owen Jenkins, menyatakan: “Pemerintah Inggris melalui UK Climate Change Unit mendukung usaha bersama pemerintah Indonesia dan para pihak termasuk dunia usaha dan sektor swasta untuk bersama-sama menanggulangi ancaman global terhadap kehidupan dan generasi kita yaitu pandemic Covid-19 dan disaat yang sama juga menanggulangi ancaman sangat mendesak atas lingkungan dan perubahan iklim.”

“Hal penting lainnya, Pemerintah Inggris memahami bahwa pemulihan paska Covid-19 memerlukan dukungan nasional dan internasional, tidak hanya dari sisi keuangan namun juga dari sisi pilihan -pilihan kebijakan yang akan mendukung stimulasi pemulihan. Pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari build back better memberikan peluang investasi dan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat membantu untuk menuju kepada masa depan lingkungan yang lebih bersih, hijau dan berkelanjutan,” Owen menambahkan.

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE yang menjadi pembicara utama diperlukan kebijakan komprehensif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, tidak sekedar adopsi Normal Baru (New Normal), tetapi sekaligus mengatasi ancaman bencana yang ada di hadapan mata yaitu perubahan iklim.

“Diperlukan Normal Baru dengan membangun kembali Indonesia yang lebih baik (build back better) dengan mempertahankan momentum agenda pembangunan berkelanjutan 2030,” tambah Medrilzam.

Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas menyampaikan beberapa solusi pemulihan build back better dalam Normal Baru, yaitu: Stimulus ekonomi jangka panjang harus di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (green jobs), menanggulangi perubahan iklim, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang

Kemudian mendorong stimulus fiskal ekonomi hijau yang inklusif untuk menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan; Pemanfaatan dana publik untuk investasi di sektor yang mendukung perekonomian sekaligus rendah emisi dan berkelanjutan; Mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke dalam sistem keuangan serta aspek-aspek penyusunan kebijakan publik dan infrastruktur. Dan Transisi dari pola business as usual yang tinggi emisi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.

Di bagian akhir, Medrilzam mengatakan: “Indonesia memiliki platform build back better untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mengintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan perubahan iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon.”

Dalam diskusi webinar ini diketengahkan 5 (lima) sektor yang dapat menopang proses pemulihan ekonomi dan sosial berbasis pembangunan rendah karbon, masing-masing dari pengelolaan sektor energi, transportasi umum, hutan, pertanian, dan limbah.

Hadir sebagai keynote speaker adalah Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas dan H.E. Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste. Sedangkan sebagai penanggap materi menghadirkan Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi, Rektor IPB; Paul Butarbutar, Direktur Eksekutif, METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia); Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE (Center Of Reform On Economics) Indonesia; dan Brigitta Isworo Laksmi, Wartawan Senior dan Pegiat Lingkungan.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Platform PJJ akan Dipermanenkan. Soal Metode Belajar Tetap Tergantung Zona Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM  – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak berencana permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa tetap akan ditentukan...

Gizi Optimal Sejak Pra Kehamilan, Upaya Penting Lahirkan Generasi Emas

JAKARTA, MENARA62.COM - Gizi optimal tidak disiapkan seketika, saat anak lahir. Tetapi persiapannya harus dilakukan jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum kehamilan itu terjadi (pra...

Boarding School, Sekolah sambil Mondok, sebuah Pilihan

Oleh: Ashari, SIP* Aksioma yang menyatakan pergantian menteri selalu dibarengi dengan pergantian kebijakan, rasanya tidak terbantahkan.  Dari pergantian kurikulum, Silabus hingga Perangkat Pembelajaran dan Sistem...

Ramai Isu Pengembalian Pengawasan Bank ke BI, Ini Tanggapan KADIN dan HIPMI

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kondisi perekonomian negara menjadi menjadi salah satu cukup memprihatinkan imbas pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020, khususnya...

Ketum Kowani: Suka Tak Suka, Perempuan Harus Belajar Teknologi

JAKARTA, MENARA62.COM – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertekad membangun komunikasi antar perempuan dari seluruh wilayah Indonesia melalui aplikasi Connecting Women. Aplikasi yang diluncurkan Maret...