JAKARTA, MENARA62.COM – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan untuk berfokus pada pencegahan stunting sebelum terjadinya kehamilan yaitu pada para calon pengantin dan pada ibu hamil. Walaupun anak yang sudah stunting dikatakan tetap harus diurus dengan baik namun mencegah stunting di masing-masing daerah adalah strategi ampuh untuk mempermudah para Kepala Daerah menurunkan stunting di wilayahnya. Hal ini disampaikan Dokter Hasto dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Rabu (30/03).
“Karena waktu tinggal kurang dari 2,5 tahun, mari faktor spesifik yang ada disaat mau nikah karena anemia, karena kurang gizi diselesaikan. Saat hamil kurang vitamin diselesaikan, saat melahirkan KB nya harus diurus biar ASI nya juga eksklusif, diselesaikan. Ini kita inkubasikan saja. Sehingga tekadnya meskipun dia masih miskin, bisa melahirkan anak yang tidak stunting. Meskipun dia belum punya jamban karena APBD terbatas tetapi bisa melahirkan anak tidak stunting. Itu tekad kita karena uang terbatas. Lain halnya kalau Pak Bupati uangnya banyak silahkan semua diselesaikan. Tetapi kalau tidak punya uang banyak ingin angka stunting menjadi 14% tadi, tangkap yang mau nikah, tangkap yang mau hamil, tangkap yang baru melahirkan, (agar) tidak melahirkan (anak) stunting, baru sambil mengurus yang stunting” jelas Dokter Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, dengan melihat tren stunting balita tahun 2013-2019 dan target tahun 2024, Rektor Universitas YARSI Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D. mempresentasikan skenario akselerasi penurunan stunting pada RPJMN 2020-2024. Menurutnya tiap tahun harus ada penurunan prevalensi angka stunting sebesar 4,3% per tahun untuk mencapai angka 14% di tahun 2024.
Selain itu, tak lelah BKKBN selalu mengingatkan dan mendorong Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk di seluruh desa untuk mendampingi para calon pengantin dan ibu hamil hingga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Fungsi BKKBN dan Tim Percepatan Penurunan Stunting di sini tidak sebagai teknis medis karena hal itu akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan para tenaga kesehatan. Maka dari itu diharapkan semua sektor bergotong royong dalam rangka menurunkan anemia pada ibu hamil, menurunkan kematian ibu, menurunkan kematian bayi, dan menurunkan stunting.
Dokter Hasto pun memaparkan bahwa data yang telah disediakan di Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK 21) sangat bisa digunakan oleh para kepala daerah untuk percepatan penurunan stunting. Sehingga segala bantuan baik PKH, bantuan pangan non tunai, jambanisasi, rumah layak huni dan lainnya bisa mengerucut menjangkau keluarga yang berresiko stunting tersebut. Selain itu aplikasi Elsimil yang nantinya berisi data tentang kondisi kesehatan calon pengantin dan ibu hamil diharapkan bisa secara real time by name by address tersaji di dashboard para Kepala Daerah agar segera melakukan intervensi apabila ditemukan catin dan keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting.
Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai, Prov. Sulawesi Tengah bertema Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Intervensi Stunting berbasis Perpres 72 dan RAN PASTI. Acara ini diselenggarakan secara _hybrid_ pada Rabu, 30 Maret 2022 melalui luring di Hotel Estrella, Luwuk Selatan dan daring di aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Banggai H. Amirudin, Kepala BKKBN Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Rektor Universitas YARSI Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D., Prof. DR. dr. Abdul Razak Thaha, MSc, Kepala Bappedalitbang Ramli Tongko dan Kadis BP2KB-P3A Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
