JAKARTA, MENARA62.COM —Munculnya Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang saat ini wacanakan dimasyarakat mendapat kritik tajam oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ketua Harian Dekopin Agung Sujatmoko mengatakan, konsep BUMR yang menyatukan koperasi dan UKM dalam BUMR tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Antara lain, Bentuk badan hukum atas BUMR terkait dengan kepemilikan, Budaya bisnis dan organisasi usaha koperasi dan ukm sangat beda, Profesionalisme manajemen dan model organisasi, Skala usaha yang mengarah ke korporasi membutuhkan modal besar, dan Kebijakan pemerintah terkait dengan keberpihakan pada ekonomi rakyat.
Agung menegaskan, koperasi dan UKM bukan pada korporatisasi mereka dalam wadah BUMR, tapi lebih pada kebijakan pemerintah berupa kemudahan atas akses sumber daya ekonomi, penciptaan iklim usaha, peningkatan daya saing dan kapasitas para pelaku koperasi dan UKM.
Jika itu korporasi dan berbadan hukum PT menurut Agung, maka pemilik modal besar yang akan mengendalikan. Dengan demikian tetap saja koperasi dan UKM pendirinya hanya pada posisi penentu perusahaan. Koperasi dan UKM hanya pelengkap penderita serta objek eksploitasi bisnis BUMR tersebut.
Konsep BUMR merupakan konsep yang diperkenalkan oleh PT. Pertamamina, dalam sebuah acara seminar di kampus swasta di Ciamis Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng, memperkenalkan konsep BUMR.
BUMR, kata Tanri, merupakan sebuah konsep korporatisasi koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, saat ini UMKM memiliki potensi yang sangat penting dalam memberikan kontribusi. Konsep BUMR adalah konsep yang tepat. Dalam konsep ini pemerintah harus bisa memberikan sumber pendanaan kepada rakyat kecil seperti petani, pengrajin, pelayan dan yang lainnya.
“Sekarang bayangkan petani seandainya punya tanah setengah hektar minta ke Bank tidak mungkin. Akan tetapi kalau ada badan usaha, petani bisa mudah untuk meminjam,” ucapnya.
Kesuksesan BUMR, kata Tanri, akan mampu menjadi bahan baku industri serta dapat menopang ekonomi Indonesia. Apalagi tahun sekarang menghadapi MEA, Negara Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain. (Agus Yuliawan)
