25.6 C
Jakarta

DPR Rencanakan Pecabutan beberapa RUU dari Prolegnas 2020

Target Prolegnas Tidak Tercapai

Must read

Diskusi Bersama Warga Sulteng, Jubir Presiden Sampaikan Produktivitas Sosial Ekonomi Merupakan Perhatian Utama

Palu - Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh terkait menjaga produktivitas sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sebagai kepala negara, dirinya selama ini telah...

Program “Belanja di Warung Tetangga” Diyakini Mampu Menyaingi Retail Modern

Jakarta, MENARA62.COM - Program "Belanja di Warung Tetangga" yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama BUMN Pangan dan diluncurkan pada medio April 2020...

LPDB-KUMKM Targetkan 4,8 Juta UMKM Mendapat Dana PEN

Jakarta, MENARA62.COM Untuk mengatasi dampak Covid-19, Pemerintah bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 1 triliun untuk...

Luncurkan Produk Terbaru, Solusi Nojorono Atasi Dampak Pandemi Global Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pada dunia bisnis dan industri.  Salah satunya industri tembakau. Mengutip...

JAKARTA, MENARA62.COM — DPR rencanakan pencabutan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, beberapa komisi mengajukan mencabut beberapa RUU dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Rencana pencabutan ini dilakukan karena merasa tidak bisa menyelesaikan pembahasannya hingga batas akhir Oktober 2020.

“Komisi I DPR, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta RUU Penyiaran di ‘hold’, dipindahkan ke 2021 karena belum selesai sampai Oktober 2020,” kata Willy di Jakarta, Selasa (30/6/2020), seperti dilansir situs antaranews.com.

Dia mengatakan, di Komisi I DPR pada 2020 hanya akan membahas RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan usul inisiatif pemerintah.

Willy mengatakan untuk Komisi II DPR, RUU Pertanahan ditunda karena menunggu RUU Omnibus Law selesai.

Menurut dia, Komisi III DPR RI berencana mencabut RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dan akan membahas RUU Kejaksaan serta RUU Jabatan Hakim.

“RUU KUHP dan RUU PAS itu inisiatif pemerintah. Jadi ketika Raker, akan kami tanyakan ke pemerintah, keputusan ketika raker,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, Komisi IV DPR RI berniat mencabut RUU Kehutanan dan RUU Perikanan, sementara itu Komisi V DPR RI tidak mengajukan pencabutan karena masih akan merampungkan RUU Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Jalan.

Willy menjelaskan, Komisi VI akan mengeluarkan RUU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Prolegnas Prioritas 2020 karena akan fokus menyelesaikan pembahasan RUU BUMN.

Menurut dia, Komisi VII DPR RI tidak mengajukan pencabutan RUU dari Prolegnas 2020 karena RUU Minerba telah disahkan, sedangkan RUU Energi Baru dan Terbarukan masih dalam pembahasan.

“Komisi VIII DPR yang didrop tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena tidak selesai Oktober 2020 maka dipindahkan jadi Prolegnas 2021,” katanya.

Menurut dia, di Komisi IX DPR RI, RUU tentang Obat dan Makanan masih berjalan dibahas dan RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) itu sedang dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

“Komisi X DPR RI RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional lanjut dibahas, yang didrop RUU tentang Pramuka,” ujarnya.

Menurut dia, Komisi XI DPR RI berencana menunda RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu dia mengatakan untuk RUU Bea Materai, akan ditanyakan dahulu kepada pemerintah karena merupakan usul inisiatif pemerintah.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Diskusi Bersama Warga Sulteng, Jubir Presiden Sampaikan Produktivitas Sosial Ekonomi Merupakan Perhatian Utama

Palu - Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh terkait menjaga produktivitas sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sebagai kepala negara, dirinya selama ini telah...

Program “Belanja di Warung Tetangga” Diyakini Mampu Menyaingi Retail Modern

Jakarta, MENARA62.COM - Program "Belanja di Warung Tetangga" yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama BUMN Pangan dan diluncurkan pada medio April 2020...

LPDB-KUMKM Targetkan 4,8 Juta UMKM Mendapat Dana PEN

Jakarta, MENARA62.COM Untuk mengatasi dampak Covid-19, Pemerintah bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 1 triliun untuk...

Luncurkan Produk Terbaru, Solusi Nojorono Atasi Dampak Pandemi Global Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pada dunia bisnis dan industri.  Salah satunya industri tembakau. Mengutip...

‘Zona Merah’ PPDB Sekolah Swasta

Oleh Ashari * ZONA merah dalam tulisan ini, kita batasi dengan maksud sebuah kekhawatiran. Jika tidak diantisipasi dan ditindak lanjuti. Karena kondisi riil di lapangan,...