25.3 C
Jakarta

Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik, Pemerintah Masih Kaji Skema Baru

Baca Juga:

Muhammadiyah dan UGM TandaTangani MOU Penanganan Covid-19

  Yogyakarta, MENARA62.COM- Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan Universitas Gajah Mada (UGM), Kamis (15/04) menanda tangani nota kesepahaman bersama (MOU) dalam penanganan...

Bersinergi dengan MyPertamina, Tugu Insurance Bidik 1,5 Juta Pengguna MyPertamina

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina sekarang tidak hanya dapat menikmati harga hemat untuk setiap pembelian bahan bakar mesin (BBM) maupun berbagai...

Legislator Anis: Pembentukan Kementerian Investasi Bukan Solusi

JAKARTA, MENARA62.COM - Pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dari Kabinet Indonesia Maju dan meleburnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggabungan Kemenristek...

MDMC Serahkan Puluhan Unit Huntara di Sulawesi Barat

  Mamuju, MENARA62.COM- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) selesai melaksanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas gempa bumi di Sulawesi Barat. Huntara yang selesai...

SURAKARTA, MENARA62.COM — Batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan pemerintah, tampaknya membikin puyeng pemerintah. Pemerintah, harus putar otak lebih cerdas lagi. Mereka harus lebih pintar.

Usulan menaikkan iuran BPJS kesehatan, memang menjadi langkah paling mudah bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi yang dikatakan sangat memberatkan. Namun, BPJS kesehatan ini, juga menjadi salah satu janji politik yang harus ditunaikan.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, di Surakarta, Rabu (11/3/2020) seusai menerima Universitas Sebelas Maret award mengatakan, pemerintah akan mempelajari skema baru subsidi BPJS Kesehatan. Ia menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana dalam sidang senat terbuka Dies Natalis ke-44 UNS, di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS, Solo, Jawa Tengah.

Langkah ini, menurut Ma’ruf, dilakukan usai Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, seperti dilansir Antaranews.com.

Menurut Ma’ruf, pembatalan usulan kenaikan BPJS oleh MA itu berdampak pada APBN. Selain itu, ada aturan yang harus disesuaikan. Ia pun mengatakan, pembatalan itu akan menyebabkan adanya pembengkakkan pada APBN.

Sebelumnya, MA mengabulkan uji materi Peraturan Presiden no:75/2019, perubahan atas Peraturan Presiden no:82/2018, tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut, digugat oleh pasien cuci darah, karena dirasakan amat memberatkan bagi pengguna BPJS Kesehatan.

.

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!

Muhammadiyah dan UGM TandaTangani MOU Penanganan Covid-19

  Yogyakarta, MENARA62.COM- Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan Universitas Gajah Mada (UGM), Kamis (15/04) menanda tangani nota kesepahaman bersama (MOU) dalam penanganan...

Bersinergi dengan MyPertamina, Tugu Insurance Bidik 1,5 Juta Pengguna MyPertamina

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina sekarang tidak hanya dapat menikmati harga hemat untuk setiap pembelian bahan bakar mesin (BBM) maupun berbagai...

Legislator Anis: Pembentukan Kementerian Investasi Bukan Solusi

JAKARTA, MENARA62.COM - Pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dari Kabinet Indonesia Maju dan meleburnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggabungan Kemenristek...

MDMC Serahkan Puluhan Unit Huntara di Sulawesi Barat

  Mamuju, MENARA62.COM- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) selesai melaksanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas gempa bumi di Sulawesi Barat. Huntara yang selesai...

Sido Muncul Serahkan Bantuan Korban Banjir NTT Senilai Rp500 Juta Melalui Kemensos

JAKARTA, MENARA62.COM - PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk kembali mengirimkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara...

Menara62 TV