31.9 C
Jakarta

Jika Bupati Indramayu Tak Minta Maaf, IPNU dan FONI akan Tempuh Jalur Hukum

Baca Juga:

Pastikan Kelancaran Tahapan Sipencatar, BPSDMP Gelar Rapat Koordinasi Internal

JAKARTA, MENARA62.COM -- Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) gelar Rapat Koordinasi...

PDL Madiri: Wujud Eksistensi Santri MTs Al-Mu’min pada Masa Pandemi

TEMANGGUNG, MENARA62.COM -- Tidak seperti biasa, Pelatihan Dakwah Lapangan (PDL) kelas 9 MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara Mandiri atau...

Santri Al-Mu’min Diterima Beasiswa Kedokterean UMS

TEMANGGUNG, MENARA62.COM -- Bulan Ramadan tahun 1422 Hijriyah merupakan salah satu bulan yang penuh rahmat dan maghfiroh. Bagi Alya Isna Alfiona asal Tangerang, Banten...

FEB UMP Gelar Workshop Kurikulum untuk Prodi Akuntansi dan Manajemen

PURWOKERTO, MENARA62.COM - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FEB UMP) telah sukses dalam menyelenggarakan kegiatan Workshop Kurikulum untuk program studi Akuntansi S1...

INDRAMAYU, MENARA62.COM – Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Indramayu (IPNU) Rizqy Fajarreza, dan Koordinator Front Nahdliyin Indramayu (FONI), Sayid Muchlisin, Ahad (02/5/2021) mengeluarkan sikap resmi atas beredarnya video Bupati Indramayu yang diduga telah melecehkan dan mencemarkan nama baik Ketua PCNU Indramayu, KH Juhadi Muhammad.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Indramayu (IPNU) Rizqy Fajarreza menyatakan bahwa dalam bukti rekaman video, bupati Indramayu memfitnah salah-satu tokoh NU (KH Juhadi Muhammad) yang menjadi provokator dalam melakukan aksi blokade demonstrasi Pertamina.

“Sangat disayangkan sebagai seorang publik figur, Bupati Indramayu dengan mudahnya menuduh KH Juhadi Muhammad sebagai provokator. Seharusnya sebagai tokoh publik nomor satu di Indramayu tidak mengatakan hal-hal yang mencemari nama baik, apalagi statement yang diutarakan tadi tidak berlandaskan dasar yang kuat. itu merupakan bentuk pencemaran nama baik.  karena ini menyangkut etika sebagai bupati yang dipandang masyarakat sebagai seorang yang dihormati,” tegas Rizqy Fajarreza.

“Maka kami atas nama IPNU Indramayu ingin melaporkan Bupati Indramayu atas dugaan pencemaran nama baik, ke pihak yang berwajib sehingga dapat diproses dengan cara hukum yang seadil adilnya, atas dasar UU KUHP pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik. Membawa perkara ini ke ranah hukum pidana adalah hak kami sebagai warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum,” tambahnya.

Sementara Koordinator Koordinator Front Nahdliyin Indramayu (FONI), Sayid Muchlisin, menjelaskan, bahwa FONI merupakan aliansi pemuda nahdliyin di Indramayu, bersama seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama lainnya dengan ini menyerukan kepada Bupati Indramayu, baik sebagai pejabat publik nomor satu di Indramayu maupun perorangan yang dengan sengaja menyampaikan ujaran kebencian dan atau fitnah yang keji kepada Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, KH Juhadi Muhammad.

“Bupati agar berhati-hati dalam mengutarakan sikap ataupun pendapat karena pasti kami tidak akan tinggal diam. Untuk itu kami mendesak kepada Bupati Indramayu, untuk segera meminta maaf kepada Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu KH Juhadi Muhammad baik melalui pernyataan lisan maupun tulisan dikarenakan pernyataan bupati dalam video dapat mengganggu jalannya kondusifitas roda pemerintahan, rasa aman dan stabilitas demokrasi di Indramayu. Termasuk mereka yang tengah mengemban amanah dalam pemerintahan, kolompok pendukung dan atau kekuatan sosial politik lainnya,” ungkap Sayid Muchlisin.

FONI juga menghimbau kepada semua pihak komponen bangsa agar mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap perselisihan ditengah masyarakat serta saling menghormati dan menghargai latar perbedaan masing-masing. Apabila perselisihan jalan musyawarah tidak tercapai maka hanya satu cara menyelesaikannya yaitu mekanisme hukum, selain itu tidak ada. Hanya hukumlah melalui lembaga pengadilan yang independen keadilan dapat diraih dan hak dapat dinikmati.

“Kami mengimbau kepada semua pihak agar dalam menjalankan hak-hak sipil dan politiknya termasuk menggunakan hak menyampaikan pendapat di muka umum untuk menghindari ujaran kebencian, penghasutan dan fitnah karena akan berkosekuensi secara hukum dan akan dipertanggujgjawabkan atas segala ucapan dan tindakan yang merugikan orang lain atau kelompok,” pungkasnya.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Pastikan Kelancaran Tahapan Sipencatar, BPSDMP Gelar Rapat Koordinasi Internal

JAKARTA, MENARA62.COM -- Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) gelar Rapat Koordinasi...

PDL Madiri: Wujud Eksistensi Santri MTs Al-Mu’min pada Masa Pandemi

TEMANGGUNG, MENARA62.COM -- Tidak seperti biasa, Pelatihan Dakwah Lapangan (PDL) kelas 9 MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara Mandiri atau...

Santri Al-Mu’min Diterima Beasiswa Kedokterean UMS

TEMANGGUNG, MENARA62.COM -- Bulan Ramadan tahun 1422 Hijriyah merupakan salah satu bulan yang penuh rahmat dan maghfiroh. Bagi Alya Isna Alfiona asal Tangerang, Banten...

FEB UMP Gelar Workshop Kurikulum untuk Prodi Akuntansi dan Manajemen

PURWOKERTO, MENARA62.COM - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FEB UMP) telah sukses dalam menyelenggarakan kegiatan Workshop Kurikulum untuk program studi Akuntansi S1...

Kelurahan Triharjo Sleman Miliki Radio Komunitas Rahardjo 107.7 FM

SLEMAN, MENARA62.COM - Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Triharjo Sleman terhadap pembangunan, pemerintah kelurahan mendirikan Radio Komunitas 107.7 FM. Konon merupakan rintisan yang...